Advertisement
Buruh: Gelombang Demonstrasi Tetap Berlanjut sampai UU Ciptaker Dibatalkan
Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja membakar pos polisi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (8/10/2020). - Suara.com/Angga Budhiyanto\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gelombang demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja masih akan terus berlanjut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih.
Menurut Jumisih, aksi demonstrasi yang dilakukan dalam tiga hari berturut-turut ini belum membuat mereka puas sebab tujuan utamanya belum tercapai.
Advertisement
"Sampai kapan kami aksi? kita akan aksi sampai omnibus ini dibatalkan dan teman-teman di pabrik di kawasan industri tidak puas dengan aksi hari ini terlepas apapun situasinya ternyata tidak membuat teman-teman untuk berhenti walaupun ada represif," kata Jumisih dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (8/10/2020).
Dia menyebut saat ini para buruh FBLP yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) akan berkonsolidasi untuk menyusun rencana aksi lanjutan.
Baca Juga: Ada Mahasiswa UGM Hingga Polisi, Ini Daftar 9 Orang yang Terluka Akibat Bentrok di Malioboro
"Jadi ini adalah bagian dari konsolidasi di gebrak nanti untuk berkoordinasi dengan segera karena kita akan menentukan kapan kita akan turun lagi, perlawanan yang bergelembung di masing-masing daerah," ucapnya.
Jumisih juga berharap aparat kepolisian untuk berhenti bertindak represif terhadap buruh, karena kaum buruh hanya ingin menyampaikan aspirasi.
"Stop represi! Stop menangkap dan menelanjangi demonstran. Kami muak dengan tindakan yang tidak manusiawi ini. Menelanjangi adalah pelecehan. Stop! Hentikan!," tegasnya.
Baca Juga: Hoaks Penutupan Salon karena Corona di Bantul Beredar Luas
Jumisih menegaskan fungsi kepolisian adalah mengayomi masyarakat yang kini dalam kondisi marah, bukan justru memupuk kemarahan dengan tindakan represif.
"Harusnya polisi memfasilitasi rakyat supaya rakyat bisa menyuarakan kepentingannya dengan tertib dan aman, bukan malah dikondisikan tidak aman, kami mengutuk tindakan aparat," pungkas Jumisih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
