Advertisement
Buruh: Gelombang Demonstrasi Tetap Berlanjut sampai UU Ciptaker Dibatalkan
Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja membakar pos polisi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (8/10/2020). - Suara.com/Angga Budhiyanto\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gelombang demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja masih akan terus berlanjut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih.
Menurut Jumisih, aksi demonstrasi yang dilakukan dalam tiga hari berturut-turut ini belum membuat mereka puas sebab tujuan utamanya belum tercapai.
Advertisement
"Sampai kapan kami aksi? kita akan aksi sampai omnibus ini dibatalkan dan teman-teman di pabrik di kawasan industri tidak puas dengan aksi hari ini terlepas apapun situasinya ternyata tidak membuat teman-teman untuk berhenti walaupun ada represif," kata Jumisih dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (8/10/2020).
Dia menyebut saat ini para buruh FBLP yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) akan berkonsolidasi untuk menyusun rencana aksi lanjutan.
Baca Juga: Ada Mahasiswa UGM Hingga Polisi, Ini Daftar 9 Orang yang Terluka Akibat Bentrok di Malioboro
"Jadi ini adalah bagian dari konsolidasi di gebrak nanti untuk berkoordinasi dengan segera karena kita akan menentukan kapan kita akan turun lagi, perlawanan yang bergelembung di masing-masing daerah," ucapnya.
Jumisih juga berharap aparat kepolisian untuk berhenti bertindak represif terhadap buruh, karena kaum buruh hanya ingin menyampaikan aspirasi.
"Stop represi! Stop menangkap dan menelanjangi demonstran. Kami muak dengan tindakan yang tidak manusiawi ini. Menelanjangi adalah pelecehan. Stop! Hentikan!," tegasnya.
Baca Juga: Hoaks Penutupan Salon karena Corona di Bantul Beredar Luas
Jumisih menegaskan fungsi kepolisian adalah mengayomi masyarakat yang kini dalam kondisi marah, bukan justru memupuk kemarahan dengan tindakan represif.
"Harusnya polisi memfasilitasi rakyat supaya rakyat bisa menyuarakan kepentingannya dengan tertib dan aman, bukan malah dikondisikan tidak aman, kami mengutuk tindakan aparat," pungkas Jumisih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pascabencana Sumatera, Pemerintah Siapkan Opsi Relokasi Warga
Kemenhub Batasi Angkutan Barang 11 Hari Selama Nataru
Kerugian Pengeroyokan Debt Collector di Kalibata Capai Rp1,2 M
WNA Perempuan Tewas Terseret Banjir di Tibubeneng Bali
Advertisement
Penembakan di Universitas Brown AS, Dua Orang Tewas
Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Dinkes Agam Sumbar Selidiki Keracunan 11 Pengungsi Banjir Bandang
KPK Soroti Lemahnya Rekrutmen Parpol Seusai Kasus Ardito
Menlu Turkiye: ISIS Kini Jadi Alat Politik Sejumlah Negara
Advertisement
Prabowo Bangga Atlet RI, Bonus Emas SEA Games Rp1 Miliar
Muktamar MUTUN 2025 Rekomendasikan Pemerintah Atasi Krisis Lingkungan
Banjir Padang Rusak Puluhan Rumah, Ketua MPR Turun Langsung
BMKG Peringatkan Hujan Petir di Sejumlah Kota Minggu Ini
ASEAN Desak Gencatan Senjata Diperluas di Myanmar
Advertisement
Kericuhan Kalibata Tewaskan Dua Debt Collector, Kerugian Rp1,2 M
Berita Pilihan
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
- PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
- Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
Advertisement
Parkir Eks Menara Kopi di Jogja Siap Tampung Bus Wisata Nataru
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bandara Soetta Perkuat Keamanan Siber Jelang Nataru
- Tinjau Pengungsian, Prabowo Janji Atasi Kekurangan Air di Langkat
- Gelapkan Rp302 Juta, Polisi Tahan Supervisor Sales di Karanganyar
- DPRD Bantul Kritik Penyerahan SK 3.393 PPPK Paruh Waktu
- PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
- SEA Games 2025: Indonesia Kian Mantap di Voli Pantai Putra
- Pakar Nilai Kaderisasi Parpol Kunci Cegah Korupsi Kepala Daerah
Advertisement
Advertisement
