Survei: Kepercayaan Publik kepada Prabowo-Gibran Turun 16,7 Poin
Survei Poltracking mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun dari 81,5 persen pada Oktober 2025 menjadi 64,8 persen pada Oktober 20
Buruh: Gelombang Demonstrasi Tetap Berlanjut sampai UU Ciptaker Dibatalkan
Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja membakar pos polisi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (8/10/2020)./Suara.com-Angga Budhiyanto\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA - Gelombang demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja masih akan terus berlanjut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih.
Menurut Jumisih, aksi demonstrasi yang dilakukan dalam tiga hari berturut-turut ini belum membuat mereka puas sebab tujuan utamanya belum tercapai.
"Sampai kapan kami aksi? kita akan aksi sampai omnibus ini dibatalkan dan teman-teman di pabrik di kawasan industri tidak puas dengan aksi hari ini terlepas apapun situasinya ternyata tidak membuat teman-teman untuk berhenti walaupun ada represif," kata Jumisih dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (8/10/2020).
Dia menyebut saat ini para buruh FBLP yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) akan berkonsolidasi untuk menyusun rencana aksi lanjutan.
Baca Juga: Ada Mahasiswa UGM Hingga Polisi, Ini Daftar 9 Orang yang Terluka Akibat Bentrok di Malioboro
"Jadi ini adalah bagian dari konsolidasi di gebrak nanti untuk berkoordinasi dengan segera karena kita akan menentukan kapan kita akan turun lagi, perlawanan yang bergelembung di masing-masing daerah," ucapnya.
Jumisih juga berharap aparat kepolisian untuk berhenti bertindak represif terhadap buruh, karena kaum buruh hanya ingin menyampaikan aspirasi.
"Stop represi! Stop menangkap dan menelanjangi demonstran. Kami muak dengan tindakan yang tidak manusiawi ini. Menelanjangi adalah pelecehan. Stop! Hentikan!," tegasnya.
Baca Juga: Hoaks Penutupan Salon karena Corona di Bantul Beredar Luas
Jumisih menegaskan fungsi kepolisian adalah mengayomi masyarakat yang kini dalam kondisi marah, bukan justru memupuk kemarahan dengan tindakan represif.
"Harusnya polisi memfasilitasi rakyat supaya rakyat bisa menyuarakan kepentingannya dengan tertib dan aman, bukan malah dikondisikan tidak aman, kami mengutuk tindakan aparat," pungkas Jumisih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Share
Bernadheta Dian Saraswati
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
