Advertisement
Kemensos: Basis Data Penerima Bansos Corona Terakhir Diperbarui 2015
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras, mengakui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui secara masif kali terakhir pada 2015. DTKS merupakan data rujukan awal untuk menentukan penerima bantuan sosial atau bansos karena terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).
"DTKS kami memang terakhir ada pemutakhiran basis data terpadu masif secara besar itu pada 2015," kata Hartono dalam diskusi virtual bersama Tempo, Kamis (30/4/2020).
Advertisement
Hartono menuturkan, Kemensos sebenarnya sudah mengusulkan untuk melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh. Ia juga mendorong daerah untuk terus melakukan perbaikan dan pembaruan data.
Dalam pemberian bantuan untuk warga terdampak virus Corona saat ini, kata Hartono, DTKS digunakan sebagai acuan awal. Di samping itu, kata dia, verifikasi data terus dilakukan. Kemensos juga mempersilakan daerah untuk melakukan modifikasi berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.
Pemberian dana bansos untuk warga terdampak virus Corona di berbagai daerah dilaporkan bermasalah. Warga yang tergolong mampu memperoleh bantuan, warga yang ekonominya sulit malah terlewat.
Direktur Smeru Riset Institute, Widjajanti Isdijoso, mengatakan persoalan data menjadi masalah rumit penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak virus Corona. Ia mengatakan sejumlah daerah melakukan pemutakhiran data.
Namun hal itu juga belum memadai lantaran adanya keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di tiap daerah.
Akibatnya, kata Widjajanti, akurasi data dari 2015 hingga 2019 terus menurun. Pada 2015, ucap dia, keakuratan data 2015 ialah berkisar 85 persen.
Namun menurut catatan Smeru, pada 2019 ada sekitar 60 kabupaten yang tak melakukan pembaruan data. "Kemiskinan itu naik turun angkanya, sangat fluktuatif, kalau tidak di-update tentu keakuratan turun," kata Widjajanti.
Ia mencontohkan, DTKS berisikan data 40 persen masyarakat miskin di Indonesia. Namun dalam kondisi pandemi sekarang ini, angka tersebut bisa jadi bertambah besar lantaran banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. "Ini memerlukan treatment yang istimewa dan memang kita tidak siap," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Lulusan Pertanahan Disebut AHY Harus Tahu Perkembangan Teknologi
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
- Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
Advertisement
Advertisement