Advertisement
WHO Sesalkan Keputusan Trump untuk Tak Kucurkan Dana lagi
Lambang WHO di pintu utama kantor pusatnya di Jenewa, Swiss - Bloomberg/Stefan Wermuth
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Organisasi kesehatan dunia WHO menyesalkan keputusan Donald Trump yang menghentikan pendanaan bagi organisasi tersebut.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan AS telah lama menjadi kawan lama yang dermawan kepada WHO.
Advertisement
Dia menjelaskan bahwa WHO tidak hanya bekerja melawan Covid-19, tetapi juga polio, campak, malaria, HIV, TBC, kekurangan gizi, kanker, diabetes, kesehatan mental, dan juga isu kesehatan lainnya.
“Kami menyesalkan keputusan Presiden AS yang memerintahkan penghentian dana ke WHO. Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah AS, WHO bisa bekerja untuk meningkatkan kesehatan orang miskin dan rentan,” katanya dalam press briefing, Rabu (15/4/2020) malam.
Tidak ingin menjelaskan lebih jauh, WHO masih meninjau dampak penarikan dana AS terhadap kinerjanya. Namun, dia menegaskan komitmen WHO untuk kesehatan masyarakat di dunia tanpa rasa takut dan pamrih berlaku mutlak.
“Kami akan bekerja dengan mitra kami untuk mengisi setiap kesenjangan finansial yang kami hadapi dan untuk memastikan pekerjaan kami dapat berlangsung tanpa terganggu,” lanjutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Trump memutuskan penghentian dana ke WHO pada Rabu kemarin. Menurutnya, badan kesehatan global itu gagal membendung virus Covid-19 sejak awal.
Dia menilai WHO tidak transparan dan menuduh WHO dan Tedros, khususnya, bersikap terlalu akomodatif ke Beijing dan gagal memperingatkan dunia tentang ancaman dari virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan ini.
Di saat yang sama, kritik terus mengguyur Trump, termasuk dari ahli penyakit menular AS sejak 1984, Anthony Fauci. Retweet-nya dengan hashtag #FireFauci semakin membuat panas berbagai pihak.
AS diketahui telah menyumbang sekitar US$893 juta untuk operasi WHO selama siklus pendanaan saat ini yang berlangsung dua tahun. Di sisi lain, China telah mengalirkan sekitar US$86 juta selama periode yang sama. Meski demikian, tidak jelas kapan penghentian pendanaan WHO yang dimaksud oleh Trump akan diberlakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
