Waspada! Ini Perkiraan Potensi Bencana 2020

Harianjogja.com, JAKARTA - Pada 2020, deretan bencana sudah diperkirakan oleh sejumlah pakar, mulai dari tren bencana geologi seperti gempa bumi disusul tsunami dan bencana vulkanologi seperti erupsi gunungapi.

"Potensi bencana yang perlu diwaspadai untuk tahun depan (2020) adalah bencana geologi seperti gempa yang disusul tsunami lalu bencana vulkanologi," kata Agus Wibowo Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB melalui keterangan resminya, Selasa (31/12/2019).

Prakiraan tersebut sesuai dengan data prakiraan potensi bencana dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Badan itu menyebutkan ada enam titik zona potensi aktif berdasar seismisitas 2019 yang meliputi Nias, Lombok-Sumba, Ambon, Banda dan Mamberamo.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menghimbau agar daerah yang berpotensi memiliki kerawanan tingkat tinggi tersebut agar selalu waspada dan meningkatkan kapasitas, baik dari pemerintah daerah hingga masyarakatnya.

Sebagai pedoman dan pengingat yang baik kepada masyarakat, Kepala BMKG meminta agar segala informasi peringatan dini yang dirilis oleh BMKG dapat dijadikan sebagai rujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

"Kami mengimbau agar masyarakat dapat menjadikan informasi peringatan dini ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesiapsiagaan," ujarnya

Di samping itu, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo mengatakan bahwa langkah yang diambil BNPB sebagai bentuk upaya pencegahan tetap menjadi hal yang utama dalam penanggulangan bencana.

Hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Riau pada pertengahan bulan Juli 2019 di mana disebutkan bahwa pencegahan adalah hal yang mutlak dan harus dikerjakan.

Doni mengingatkan agar kesadaran kolektif antara pemerintah hingga masyarakatnya berjalan beriringan. Pelibatan unsur ahli dan pakar serta kearifan lokal harus disinergikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bencana bagi masyarakat.

"Menyadarkan masyarakat tidak bisa dilakukan pemerintah pusat saja. Perlu adanya campur tangan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat baik tokoh adat maupun tokoh agama. Karena urusan bencana adalah urusan bersama," terangnya.

Sumber : bisnis.com