Etnis Uighur, Mahfud: Kita Punya Jalan Diplomasi Lunak

Newswire

Kamis, 19 Desember 2019 - 15:27 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Etnis Uighur, Mahfud: Kita Punya Jalan Diplomasi Lunak

Mahfud MD. - Sntarafoto/Reno Esnir

Harianjogja.com, CHINA - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi lunak menyikapi isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur yang tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang, China.

"Ibu Menlu [menteri Luar Negeri] sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Hal itu disampaikan Mahfud usai membuka diskusi yang diselenggarakan Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema "Merawat Semangat Hidup Berbangsa".

Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, kemudian dari kelompok masyarakat juga ikut berperan.

BACA JUGA

"Ada MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, dan sebagainya sudah ke sana. Kita cari jalan yang baik," katanya.

Sebagai manusia, ia mengakui tidak mungkin mendiamkan begitu saja terkait isu kemanusiaan di Uighur, tetapi perlu juga mengetahui persoalan yang sebenarnya.

"Karena di China itu kawasan Muslim kan banyak juga, bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, ke berbagai tempat lain, aman-aman aja. Tetapi kok di Uighur terjadi seperti itu, ada apa?" kata Mahfud.

Artinya, Mahfud mengingatkan harus lebih objektif melihat seluruh persoalan itu sehingga pemerintah melalui politik bebas aktif akan melakukan langkah terbaik untuk kebaikan umat manusia.

Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah berlangsung lama. Para ahli dan aktivis PBB mengatakan sedikitnya satu juga warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017, seperti dilaporkan Reuters.

Selain itu, pemerintah China dikabarkan melarang etnis Uighur dan warga Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara