Kasus Korupsi MBG Libatkan TNI-Polri, Qodari: Hukum Tak Pandang Bulu
Kasus dugaan korupsi program MBG di BGN menyeret TNI dan Polri aktif. Pemerintah tegaskan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Suasana aksi reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). /ANTARA FOTO-Aruna
Harianjogja.com, JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab masih berada di Arab Saudi. Ketua umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustadz Slamet Maarif mengatakan organisasi tersebut terus berupaya memulangkan Rizieq ke Tanah Air.
"Upaya tersebut salah satunya dengan mendatangi Kementerian Luar Negeri dan Kemenko Polhukam untuk proses pemulangan beliau," kata dia pada kegiatan Reuni Akbar 212 di Jakarta, Senin (2/12/2019).
Dari pertemuan tersebut Kemenlu dan Kemenko Polhukam mengaku perlu mempelajari terlebih dahulu. Selain itu, rencananya Selasa (3/12) PA 212 juga mendatangi DPR RI untuk membahas upaya pemulangan imam besar FPI.
PA 212 juga telah meminta penjelasan kepada Duta Besar (Dubes) Arab Saudi termasuk sejumlah instansi di sana hingga utusan Habib Rizieq Shihab yang mendatangi langsung namun hal itu memang berkaitan dengan pemerintah Indonesia.
Lebih jauh, ia mengajak dan meminta seluruh umat Islam agar terus mendoakan proses pemulangan Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air dapat segera terealisasi yang hingga kini masih berada di Arab Saudi.
Secara umum, kata dia, agenda Reuni 212 berjalan dengan lancar, aman, tertib, damai serta merekatkan nilai-nilai persatuan anak bangsa. Terkait jumlah peserta diklaim juga tidak jauh berbeda dengan agenda sebelumnya yang diperkirakan mencapai satu juta orang.
Selain membahas upaya kepulangan Habib Rizieq Shihab, Reuni 212 juga membahas isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu yang membandingkan Presiden Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW.
Pada kesempatan itu, ia berharap pemerintah terutama aparat kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas dengan memanggil dan memeriksa Sukmawati yang juga putri Presiden Soekarno.
Karena, jika hal itu tidak dilakukan maka dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum akan memudar. Oleh sebab itu, perlu ketegasan dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama tersebut.
"Desakan proses hukum kepada aparat polisi ditujukan agar kepercayaan masyarakat khususnya umat Muslim tidak pudar. Oleh karena itu, Sukmawati Soekarnoputri harus segera dipanggil dan diperiksa pihak berwajib," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kasus dugaan korupsi program MBG di BGN menyeret TNI dan Polri aktif. Pemerintah tegaskan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Bantul lanjutkan restorasi Gumuk Pasir Parangkusumo dengan penebangan vegetasi demi mengembalikan fungsi alami kawasan langka.
Prof Dante tegaskan obesitas adalah penyakit serius yang meningkatkan risiko jantung dan kanker, perlu penanganan menyeluruh.
BRIN dorong pembahasan RUU Pemilu dipercepat agar Pemilu 2029 berjalan berkualitas dan sesuai tahapan.
Fadli Zon dorong Museum Pos Indonesia di Bandung jadi cagar budaya nasional karena nilai sejarahnya yang penting bagi bangsa.
KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka OTT terkait suap proyek dan gratifikasi senilai Rp3,5 miliar.