Kabinet Indonesia Maju Dinilai Terkait dengan Skenario Politik 2024

Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Sidang kabinet paripurna itu merupakan sidang perdana yang diikuti menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. - Antara
24 Oktober 2019 23:47 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JEMBER - Penyusunan Kabinet Indonesia Maju dinilai tak terlepas dari skenario politik pada 2024. 

"Kabinet itu mewacanakan peluang orang baru, nonpartisan, dan kontroversial yang praktis terbentuk karena bersatunya kepentingan parpol elite penguasa parlemen untuk back to zero 2024," kata pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (24/10/2019).

Menurut Hermanto, Kabinet Indonesia Maju menutup orang potensial dari kabinet jilid I seperti Susi Pujiastuti, Hanif Dhakiri, dan Rudiantara. Sedangkan dari luar kabinet ada nama Azwar Anas, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Tri Rismaharini yang sempat mewarnai isu publik.

"Yang juga menarik ke depan adalah perdebatan parlemen dan juga kontrol di luar parlemen yang tidak jauh dari skenario 2024. Jika tidak skenario itu sudah selesai hari ini, meskipun dihadapkan gambaran tantangan 2045," tutur Hermanto.

Hermanto menilai kabinet baru seakan-akan didesain sebagai kabinet kerja untuk visi Indonesia Maju 2045, meskipun tantangannya adalah bagaimana menteri yang ditunjuk bisa membawa perubahan dan budaya kerja baru di peran vital, salah satunya pendidikan sebagai pilar pembangunan SDM yang menjadi sorotan isu yang menonjol.

"Profil Mendikbud yang ditunjuk lebih menonjol pada reorientasi pendidikan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan kemajuan zaman, namun sejatinya pendidikan sebagai pembangunan karakter bangsa serta institusi mencetak budaya keilmuan belum tergambarkan," ucap dosen administrasi publik FISIP Unej itu.

Mengenai isu ekonomi lainnya tidak jauh beda dengan kabinet yang lalu di sektor energi, sumber daya alam dan investasi. Dengan mempertahankan figur lama Luhut dan Airlangga sebenarnya menggambarakan pilihan pragmatis pada bumper kepentingan pemilik modal besar daripada pilihan idealis kedaulatan negara dalam pengelolaan sumberdaya dengan tersingkirnya Susi Pujiastuti.

"Untuk mengimbangi kepentingan pragmatis lebih memperkuat bisnis negara melalui manajemen BUMN menjadi kekuatan holding yang mampu lebih bersaing melalui figur Eric Thohir yang sudah teruji sebagai pengusaha besar," kata Hermanto.

Dalam penanganan isu politik, hukum dan HAM yang lemah pada pemerintahan Jokowi periode lalu, kini di Kabinet Indonesia Maju kental dengan pendekatan "represif" dengan negara harus kuat dan tegas terhadap isu radikaalisme dan intoleransi.

"Presiden Jokowi memilih figur yang memiliki karakter tersebut dengan mantan Kapolri sebagai Mendagri, dan mantan militer pada Menteri Pertahanan (Prabowo), serta Fachrul Razi sebagai Menteri Agama," ujarnya.

Namun ketakutan publik pada pola "represif" tersebut diminimalisir Jokowi dengan menawarkan sosok Mahfud MD sebagai koordinator dan figur sipil.

"Prediksi saya bahwa fakta kabinet untuk kepentingan politik 2024, sehingga tidak ada yang menonjol sebagai representasi kader partai tertentu (back to zero) maka bisa fokus untuk bekerja," kata Hermanto.

Hermanto mengataka isu pergulatan politik kuat dugaan akan bergeser di Senayan. Akan banyak kejutan kebijakan yang berpengaruh dalam mengawal tarik-menarik tantangan kemajuan zaman (omnibus law) dan kepentingan pragmatis 2024 (amandemen UUD, reposisi lembaga negara) yang bisa jadi bergeser dari semangat reformasi.

"Jadi sudah bisa ditebak bahwa Kabinet Indonesia Maju akan menjadi cerminan juga kekuatan kepentingan yang sama untuk masa depan partai dan kepemimpinan di tahun 2024, jadi skenario kepentingan politik 2024 sudah dimulai, meskipun dibungkus dengan tantangan kemajuan zaman 2045," ujarnya.

Menurut Hermanto, yang menarik jika prediksi itu terjadi, maka kekuatan ekstra parlemen ormas besar dan gerakan mahasiswa akan ke mana ? Menjadi oposisi kritis atau terseret kembali sebagai bumper politik?

Sumber : Antara