Rapor Rini Soemarno yang Terdepak dari Kabinet Jokowi Jilid II

Menteri BUMN Rini Soemarno memaparkan materi saat pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di Nusa Dua Bali, Selasa (9/10/2018). - JIBI/Abdullah Azzam
23 Oktober 2019 13:07 WIB Annisa S. Rini & Muhammad Ridwan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA --Genap lima tahun Rini Mariani Soemarno memimpin Kementerian BUMN. Kini, Rini digantikan oleh Erick Thohir. Bagaimana sepak terjang perempuan kelahiran Maryland, Amerika Serikat itu saat membawahi 118 perusahaan pelat merah?

Duduk di kursi menteri bukan hal baru bagi perempuan lulusan Wellesley Collage AS itu. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Rini diberi amanat untuk memimpin Kementerian Perindustrian dan Perdagangan periode Agustus 2001 hingga Oktober 2004. Kala itu, Rini menggantikan Luhut Binsar Panjaitan.

Sepuluh tahun berselang, Rini kembali masuk dalam kabinet untuk memimpin Kementerian BUMN sejak 27 Oktober 2014. Sebelumnya, Rini menjadi Ketua Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sejak Agustus 2014.

Dalam 5 tahun terakhir, Kementerian BUMN kerap menjadi sorotan publik, baik dalam hal prestasi maupun kontroversi. Apa saja capaiannya dalam 5 tahun terakhir?

Dalam periode 2015-2018, jumlah aset, laba, ekuitas, dan dividen korporasi pelat merah tercatat mengalami pertumbuhan positif. Selama periode 2015 hingga 2018, aset BUMN tumbuh rata-rata sebesar 12%, sedangkan untuk laba mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8%.

Walaupun mengalami kenaikan, raihan tersebut masih kalah dibandingkan dengan rerata pertumbuhan pada masa pemerintahan sebelumnya. Pada periode 2010-2014, aset BUMN mencatatkan kenaikan rata-rata sebesar 17%, sedangkan laba sebesar 12%.

Pada 2019, Kementerian BUMN membidik pertumbuhan aset BUMN sebesar 12% dari target tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi laba ditargetkan tumbuh sebesar 8,43% dibandingkan dengan proyeksi 2018.

Jumlah entitas milik negara selama pemerintahan Jokowi—JK mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada 2015 dan 2017. Pada 2015, jumlah BUMN berkurang dari 119 perusahaan menjadi 118 karena PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) merger ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai risalah RUPSLB pada 15 Desember 2015.

BUMN Rugi

Di tengah pertumbuhan yang dicatatkan Badan Usaha Milik Negara secara umum pada periode 5 tahun ke belakang, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan ke depannya.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengungkapkan bahwa kendati secara keseluruhan BUMN mencatatkan pertumbuhan yang baik, akan tetapi masih ada beberapa perusahaan BUMN yang kondisi keuangannya belum sehat.

Berdasarkan catatannya, ada tiga BUMN yang masih merugi, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Indofarma (Persero) Tbk. Bahkan, Krakatau Steel sudah rugi 7 tahun berturut-turut dan sedang menjalani proses restrukturisasi utang jumbo senilai US$2 miliar.

Sementara itu, Garuda Indonesia tercatat mengantongi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai US$24,11 juta pada semester I/2019.

Raihan itu berbalik dari posisi rugi bersih yang dicatatkan maskapai pelat merah itu pada semester I/2018 senilai US$116,85 juta. Tahun ini, emiten bersandi GIAA itu berambisi untuk mencetak laba US$70 juta.

Kinerja Laba (Rugi) 3 BUMN
Kode Saham2015201620172018Semester I/2019
KRAS (US$ juta)-320,02-171,69-81,74-74,81-134,95
GIAA (US$ juta) 76,488,06-216,58-179,2324,11
INAF (Rp miliar)6,56-17,36-46,28-32,73-24,35

Sumber: Laporan Keuangan, diolah

Holding BUMN

Pada era pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah meneruskan pembentukan holding BUMN. Program ini bertujuan memperkuat kemampuan perusahaan milik negara dalam mengembangkan bisnis dan mempererat sinergi BUMN di sektor yang sama.

Hingga kini, holding BUMN yang telah terbentuk antara lain di sektor semen, perkebunan, kehutanan, pupuk, tambang, dan migas.

Pada akhir 2017, Rini membidani lahirnya holding BUMN tambang. Dalam holding BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) didapuk sebagai induk dan membawahi PT Antam Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Timah Tbk. (TINS), dan PT Freeport Indonesia.

Setahun setelahnya, pemerintah membentuk holding BUMN migas. Dalam holding BUMN ini, PT Pertamina ditunjuk sebagai induk. PT Pertamina membawahi dua BUMN lain yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

Ditilik dari kinerja keuangan semester I/2019, ANTM membukukan laba bersih Rp365,75 miliar atau tumbuh 6,18% year-on-year, PTBA Rp2,65 triliun turun 24,42%, TINS Rp205,29 miliar turun 20,65%, dan PGAS turun 69,87% menjadi US$ 54,04 juta.

Teranyar, holding BUMN farmasi terwujud melalui PP Nomor 76/2019 yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2019. Holding tersebut dipimpin oleh PT Bio Farma (Persero) sebagai induk yang membawahi PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dan PT Indofarma (Persero) Tbk.

Tak berhenti di situ, Kementerian BUMN masih punya pekerjaan rumah untuk merampungkan sejumlah skema holding, seperti holding BUMN jasa keuangan, holding BUMN infrastruktur, holding BUMN perumahan dan pengembangan kawasan, holding BUMN sarana dan prasarana penerbangan, hingga holding BUMN asuransi.

Toto menilai skema holding di antara perusahaan BUMN dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perusahaan-perusahaan BUMN yang masih dalam kesulitan tersebut tidak berjalan sendirian.

“Laporan keuangannya negatif itu memberikan pesan bahwa proses perbaikan kualitas kinerja BUMN dalam beberapa hal juga mengalami kesulitan di beberapa tempat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (14/10/2019).

Dia menjelaskan bahwa dengan menciptkan holding, perusahaan-perusahaan BUMN tersebut dapat menciptakan sinergi. Dengan demikian, potensi yang ada satu dengan yang lain dapat lebih dikembangkan.

Selain itu, keterbatasan yang sebelumnya dimiliki dapat lebih diminimalisir dengan sinergi antar-BUMN. “Supaya manfaatnya untuk publik semakin besar, pengelolaan dengan mengumpulkan strategic holding dapat dikembangkan,” jelasnya.

Tata Kelola BUMN

Lebih lanjut, pengawasan tata kelola perusahaan BUMN dinilai harus lebih ditingkatkan ke depannya. Seperti diketahui, sejumlah jajaran manajemen perusahaan BUMN ikut terjerat kasus korupsi dalam 5 tahun terakhir.

Sebut saja Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suadi, Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran I Kadek Kertha Laksana, serta Direktur Produksi dan Riset Tekhnologi PT Krakatau Steel (KS) Wisnu Kuncoro yang terciduk KPK pada tahun ini.

Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menyimak kesaksian mantan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta.

Sebelumnya, ada nama Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang juga terlibat kasus korupsi.

Toto menilai guna meminimalisir hal tersebut, perlu adanya perubahan di dalam iklim bisnis perusahaan BUMN. “Pengawasannya harus lebih ditingkatkan, seperti proses audit yang harus lebih diperketat,” pungkas Toto.

Performa Emiten BUMN

Dari 118 BUMN, sebanyak 17 perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia. Tahun ini dipastikan tidak ada keluarga BUMN yang melantai di BEI. Sejumlah rencana yang sempat dibeberkan terpaksa batal karena ada hajatan politik dan kondisi market yang dinilai kurang kondusif untuk initial public offering (IPO).

Dalam 2014-2019, tercatat ada sembilan anak BUMN yang go public. Nilai IPO terbesar digalang oleh PT Waskita Beton Precast Tbk. sebesar Rp5,16 triliun pada September 2016.

Di sisi kinerja, emiten BUMN yang bergerak di sektor perbankan dan konstruksi dinilai paling baik dibandingkan dengan sektor lainnya.
Senior Vice President Royal Investium Sekuritas Janson Nasrial mengatakan kinerja emiten sektor perbankan dipengaruhi oleh suku bunga yang cenderung naik, tetapi diimbangi oleh pertumbuhan pinjaman sebesar 12%--13%.

Selain sektor perbankan, Janson menyebutkan sektor konstruksi juga memiliki performa yang baik dengan proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang masif.

Pada sektor konstruksi, terdapat sebanyak 4 emiten pelat merah, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT PP (Persero) Tbk.

Dari sisi laba bersih yang dihasilkan, selama 2015—2018 perusahaan-perusahaan tersebut mencatatkan pertumbuhan, kecuali ADHI yang pernah mengalami penurunan pada 2016. Namun, pada tahun selanjutnya ADHI mampu membukukan kembali pertumbuhan laba.

Kinerja Saham Emiten Keluarga BUMN 5 Tahun
Kode SahamKinerja 5 TahunKode SahamKinerja 5 Tahun
INAF+558.54%JSMR-3.02%
BBRI+126.04%SMGR-11.05%
PPRO+124.51%PTPP-19.45%
WSKT+99.45%WIKA-19.83%
TLKM+78.29%PPRE-19.92%
SMBR+74.78%KRAS-21.31%
BMRI+54.56%ELSA-35.33%
BBNI+49.53%ADHI-40.92%
GIAA+33.33%PGAS-54.83%
WEGE+24.25%WTON-55.55%
PTBA+22.99%KAEF+145.58%
ANTM+19.35%BRIS-21.01%
SMCB-46.92%AGRO+185.17%

Sumber: Bloomberg, per 20 Oktober 2019.

Untuk periode pemerintah selanjutnya, Janson menyatakan sektor konstruksi masih memiliki prospek yang baik mengingat pemerintah memiliki rencana untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. “Rencana ini juga akan menguntungkan emiten BUMN di sektor semen,” katanya.

Kini, Rini Soemarno sudah lengser dari kursi Menteri BUMN. Mampukah Erick Thohir yang dipercaya memimpin Kementerian BUMN mendorong korporasi pelat merah untuk mencetak kinerja yang lebih baik? Kita tunggu saja…

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia