Advertisement
Usai Dilantik, Jokowi Diminta Segera Terbitkan Perppu KPK
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah elemen mahasiswa mendorong Presiden Jokowi Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah judicial review juga perlu dilakukan sebagai alternatif lain.
Ketua BEM KM Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Agung Wahyu Putra Angkasa menjelaskan ada sejumlah alternatif yang perlu segera dilakukan presiden Jokowi usai dilantik terkait penguatan lembaga KPK setelah disahkannya RUU KPK menjadi UU KPK No.19/2019.
Advertisement
“Dua alternatif ini bisa segera diakukan terutama penerbitan Perppu KPK untuk mengoreksi UU No.19/2019 tentang KPK,” terangnya dia dalam rilisnya, Senin (21/10/2019).
Agung mengatakan tak bisa dipungkiri, bahwa ada sejumlah pasal haris revisi UU KPK tersebut yang justru berpotensi melemahkan KPK. Sejumlah pasal itu dinilai bisa menghambat kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. “Mulai dari adanya pengawasan, penanganan perkara sampai pada status pegawai harus ASN,” katanya.
Pihaknya sudah melakukan diskusi dengan sejumlah elemen mahasiswa di Jogja terkait persoalan ini pada Sabtu (19/10/2019) lalu. Intinya, kata dia, KPK saat ini masih menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa menekan angka korupsi. Sehingga presiden harus memberikan upaya penguatan dengan menerbitkan Perppu KPK.
Peneliti Pukat UGM Eka Nanda mengatakan selain penerbitan Perppu, judicial review menjadi alternatif untuk membatalkan UU No.19/2019 tentang KPK. Pihaknya siap mengawalnya terkait upaya hukum ini. Hanya saja prosesnya butuh perjalanan panjang melalui prosedur hokum yang berlaku.
“Perppu dan judicial review ini menjadi jalan yang bisa ditempuh, karena sudah disahkan [menjadi UU KPK], kami berkomitmen untuk terus mengawal proses ini, agar lembaga KPK harus dikuatkan,” ucapnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) Jawa Barat juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu KPK. Perwakilan BEM SI, Presiden Mahasiswa KM ITB Royyan Abdullah Dzakiy meminta agar Jokowi segera mengeluarkan Perppu. Karena menurutnya RUU KPK dinilai hanya akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
"Kami mengingatkan agar tuntutan yang telah diangkat berkali-kali ini segera direspons dengan segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
Advertisement
Digelontor Danais Rp2,57 Miliar, 4 Kalurahan di Menoreh Ini Bakal Bangun Instalasi Air Bersih
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Bareskrim Gandeng Polisi Thailand Buru dan Bawa Pulang Buron Narkoba Fredy Pratama
- Letusan Gunung Ruang Berisiko Tsunami, Begini Kronologi Erupsinya
- Jokowi Siapkan Rancangan Kerja untuk Prabowo, Begini Detailnya
- MK Sudah Terima 33 Pengajuan Sahabat Pengadilan Kasus Sengketa Pilpres 2024, Ini Daftarnya
- Bawa Sabu-Sabu 5 Kg dan Ribuan Pil Ekstasi, Penumpang Pesawat Diamankan Petugas Bandara Soetta
Advertisement
Advertisement