Advertisement
KPK Akan Bahas Tindak Lanjut Penomoran UU KPK Baru
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dan Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri). - ANTARA / M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti penomoran UU baru KPK yang tercatat ke Lembaran Negara sebagai UU No.19/2019 tentang Perubahan UU KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima salinan atau dokumen UU baru yang telah diundangkan tersebut.
Advertisement
"Ya, kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," katanya, Jumat (18/10/2019).
Febri mengaku bila telah menerima dokumen UU baru yang telah dinomori tersebut pihaknya segera membahas bersama pimpinan dan segera diinformasikan.
"Nanti jika sudah didapatkan segera dibahas."
Dilansir Antara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU No.19/2019 tentang Perubahan UU KPK.
"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19/2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Jumat.
Kemarin, lembaga antikorupsi mulai memberlakukan sejumlah pasal yang termaktub dalam UU baru KPK hasil revisi.
UU baru itu berlaku tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, dan juga tanpa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
UU baru KPK hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu tetap berlaku mulai hari ini sesuai Pasal 73 Ayat (2) UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Namun, dalam UU baru itu KPK mencatat setidaknya ada 26 poin pelemahan yang berisiko menghantui komisi antikorupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com/Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kajian KPK Ungkap Risiko Pengadaan Makan Bergizi Gratis
Letnan Jenderal Rusia Tewas dalam Ledakan Mobil di Moskow
Bonnie Blue Dilarang Masuk Indonesia 10 Tahun
Awal 2026, Seluruh Jalur Pendakian Gunung Rinjani Ditutup
Advertisement
Kecelakaan Bus Tol Krapyak, Polisi Pastikan Sopir Negatif Narkoba
Ini Data Korban Bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak Semarang
Isu Bali Sepi Saat Nataru Dibantah, Wisman Tembus 20 Ribu
Serangan Drone Hantam Pasar di Sudan, 10 Tewas di Darfur Utara
KHL 2026 Diperbarui, Kemnaker Gunakan Standar ILO untuk Upah
Advertisement
Masuk Singapura Secara Ilegal, 6 WNI Ditangkap Polisi Penjaga Pantai
Pengadilan Tolak Najib Razak Jadi Tahanan Rumah
Dua Jenazah Nelayan Indonesia Hilang di Portugal Ditemukan
Bus Trans Cahya Kecelakaan di Tol Krapyak, Angkutan Nataru
Korban Tewas Bus Cahya Trans di Tol Krapyak Jadi 16 Orang
Advertisement
Bus PO Cahaya Trans Terguling di Semarang, 15 Tewas
Berita Pilihan
Advertisement
Kapten PSS Sleman Cleberson Jalani Achilles Repair, Fokus Pemulihan
Advertisement
Jepang Naikkan Biaya Visa dan Pajak Turis untuk Atasi Overtourism
Advertisement
Berita Populer
- Diduga Kumpul Kebo, Dua Pengawas Sekolah di Bogor Dipecat
- Tak Penuhi Syarat Windows 11, Setengah Juta PC Lawas Beralih ke Linux
- Pikap Baru BYD Pakai Unibody dan Teknologi Hybrid Canggih
- Libur Nataru, Pertamina Siapkan Motorist dan SPBU Siaga 24 Jam
- On The Rock Drini, Resto Tebing Karst Baru di Gunungkidul
- Grace Management Resmikan Kantor Baru, Perkuat Layanan Wedding
- Malioboro Mall Hadirkan Island of Joy dan Diskon Akhir Tahun
Advertisement
Advertisement
