Advertisement
KPK Akan Bahas Tindak Lanjut Penomoran UU KPK Baru
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dan Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri). - ANTARA / M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti penomoran UU baru KPK yang tercatat ke Lembaran Negara sebagai UU No.19/2019 tentang Perubahan UU KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima salinan atau dokumen UU baru yang telah diundangkan tersebut.
Advertisement
"Ya, kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," katanya, Jumat (18/10/2019).
Febri mengaku bila telah menerima dokumen UU baru yang telah dinomori tersebut pihaknya segera membahas bersama pimpinan dan segera diinformasikan.
"Nanti jika sudah didapatkan segera dibahas."
Dilansir Antara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU No.19/2019 tentang Perubahan UU KPK.
"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19/2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Jumat.
Kemarin, lembaga antikorupsi mulai memberlakukan sejumlah pasal yang termaktub dalam UU baru KPK hasil revisi.
UU baru itu berlaku tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, dan juga tanpa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
UU baru KPK hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu tetap berlaku mulai hari ini sesuai Pasal 73 Ayat (2) UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Namun, dalam UU baru itu KPK mencatat setidaknya ada 26 poin pelemahan yang berisiko menghantui komisi antikorupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com/Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi Gajah
Mantan PM Korsel Dipenjara 23 Tahun dalam Kasus Darurat Militer
Petugas Haji 2026 Jalani Latihan Semi Militer, Ini Tujuannya
Indonesia Perbarui Ejaan Nama Negara Ada Tailan dan Cad, Ini Daftarnya
Advertisement
Cuaca Ekstrem Jadi Fokus Menko AHY untuk Jaga Transportasi Aman
Gerindra Bahas Status Sudewo di Mahkamah Kehormatan Partai
Perpres AI Jadi Acuan Nasional Pengembangan Kecerdasan Buatan
Polri Bentuk Direktorat Khusus PPA-PPO di 11 Polda
RSAU Dody Sardjoto Terima Jenazah Korban ATR 42-500
Advertisement
Cuaca Ekstrem Mengintai Bali Sepekan, BMKG Ingatkan Risiko Banjir
Trauma Mendalam, Anak Influencer Korban Bullying SMP Negeri Jaktim
Dua Perkara Menjerat Sudewo, KPK Bongkar Dugaan Pemerasan Desa
Maidi OTT KPK, Bagus Panuntun Jadi Plt Wali Kota Madiun
Gerindra Tegaskan Thomas Djiwandono Bukan Lagi Kader
Advertisement
Pariwisata Tembus Rekor 2025, Devisa dan Kunjungan Melonjak
Berita Pilihan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
Advertisement
Pasar Sentul Sepi, Wali Kota Jogja Pastikan Retribusi Dipotong
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Basarnas Pastikan Data Smartwatch Kopilot ATR Rekaman Lama
- LBH Jogja Soroti Represi Aktivis dan Konflik Agraria Sepanjang 2025
- BGN: Program MBG Bikin Siswa Lebih Bugar dan Aktif Belajar
- Dispar Kulonprogo Dorong Desa Wisata Mandiri Jadi Profesi Utama
- KPK Tahan Bupati Pati dan Tiga Kades, Kasus Pemerasan Jabatan
- Jejak Diduga Macan Muncul di Semanu, BKSDA Pasang Kamera Trap
- Bentuk Posbankum di Kalurahan, Bupati Kulon Progo Terima Penghargaan
Advertisement
Advertisement
