Advertisement
KPK Akan Bahas Tindak Lanjut Penomoran UU KPK Baru
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dan Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri). - ANTARA / M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti penomoran UU baru KPK yang tercatat ke Lembaran Negara sebagai UU No.19/2019 tentang Perubahan UU KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima salinan atau dokumen UU baru yang telah diundangkan tersebut.
Advertisement
"Ya, kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," katanya, Jumat (18/10/2019).
Febri mengaku bila telah menerima dokumen UU baru yang telah dinomori tersebut pihaknya segera membahas bersama pimpinan dan segera diinformasikan.
"Nanti jika sudah didapatkan segera dibahas."
Dilansir Antara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU No.19/2019 tentang Perubahan UU KPK.
"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19/2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Jumat.
Kemarin, lembaga antikorupsi mulai memberlakukan sejumlah pasal yang termaktub dalam UU baru KPK hasil revisi.
UU baru itu berlaku tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, dan juga tanpa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
UU baru KPK hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu tetap berlaku mulai hari ini sesuai Pasal 73 Ayat (2) UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Namun, dalam UU baru itu KPK mencatat setidaknya ada 26 poin pelemahan yang berisiko menghantui komisi antikorupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com/Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Muktamar MUTUN 2025 Rekomendasikan Pemerintah Atasi Krisis Lingkungan
Banjir Padang Rusak Puluhan Rumah, Ketua MPR Turun Langsung
BMKG Peringatkan Hujan Petir di Sejumlah Kota Minggu Ini
ASEAN Desak Gencatan Senjata Diperluas di Myanmar
Advertisement
Kericuhan Kalibata Tewaskan Dua Debt Collector, Kerugian Rp1,2 M
Pemerintah Siapkan Hunian Korban Bencana di Sumatera
Buntut Kisruh, Polda Metro Jaya Evaluasi SOP Penarikan Kendaraan
Banjir Bandang Probolinggo Rusak 7 Jembatan dan 40 Rumah Warga
Junta Myanmar Bantah Korban Sipil dalam Serangan RS Rakhine
Advertisement
BNPB Catat Jumlah Pengungsi Banjir Aceh Terus Menurun
Siklon Tropis Bakung Picu Cuaca Ekstrem meski Menjauhi Indonesia
Data Terbaru, Korban Meninggal Bencana Sumatera Utara 348 Orang
Kondisi Puluhan Siswa Korban Kecelakaan MBG Membaik
Pakar Nilai Pilkada oleh DPRD Berisiko Melemahkan Demokrasi
Advertisement
Kecelakaan Tol Malang-Pandaan, Dua Orang Tewas Diduga Microsleep
Berita Pilihan
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
- PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
- Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
- Banjir Besar Menerjang AS dan Kanada, Puluhan Ribu Mengungsi
Advertisement
Tarif Hotel Nataru Melonjak, Pemda DIY Serahkan ke Mekanisme Pasar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dinkes Sleman Dapat Mesin HRV Baru dari Danais
- Jadwal Bus Sinar Jaya ke Pantai Parangtritis dan Baron, 13 Desember 20
- Azza Koto Rilis Single Mimpi yang Nyata di Jogja
- Jadwal pemadaman listrik Hari Ini; Giliran Sedayu dan Kota Jogja
- Stiker Bansos Gunungkidul Dipasang Bertahap Cegah Konflik
- Agenda Budaya & Komunitas Jogja, 13 Desember 2025
- Harga Emas Naik Lagi, Tembus Rp2,5 Juta per Gram
Advertisement
Advertisement
