Kemenhaj Siapkan Tiga Skenario Haji 2026 di Tengah Konflik Global

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi memaparkan tiga strategi khusus terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Langkah antisipatif ini diambil guna merespons dinamika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian memanas akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Kebijakan strategis tersebut dirancang dengan mengedepankan aspek perlindungan jiwa sesuai instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa seluruh perencanaan bermuara pada satu asas fundamental, yakni menjamin keamanan seluruh jamaah asal Indonesia sebagai prioritas tertinggi di atas segala pertimbangan teknis lainnya.

“Prinsip utama dalam penyusunan skenario ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan jamaah haji sebagai perintah tertinggi,” ujar Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dalam menghadapi krisis, Kemenhaj menerapkan pola kerja yang melibatkan koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, hingga otoritas penerbangan internasional untuk memitigasi risiko transportasi.

Skenario pertama yang disiapkan adalah keberangkatan tetap berjalan dengan modifikasi rute udara. Pemerintah akan melakukan pengalihan jalur terbang demi menghindari wilayah udara berisiko seperti Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Sebagai gantinya, pesawat akan diarahkan melalui jalur selatan Samudera Hindia atau wilayah Afrika Timur, meskipun hal ini berisiko menambah durasi perjalanan dan biaya avtur akibat potensi technical landing.

Adapun skenario kedua merujuk pada kemungkinan penundaan keberangkatan secara mandiri oleh pihak Indonesia, meskipun Arab Saudi tetap membuka pintu bagi jamaah. Jika risiko keamanan global dinilai terlalu membahayakan, pemerintah akan menempuh jalur diplomasi agar dana akomodasi dan layanan Masyair yang telah dibayarkan tidak hangus.

Selain itu, disiapkan pula skema kompensasi nilai manfaat bagi jamaah yang dananya tetap tersimpan di kas negara.

Skenario ketiga atau yang paling ekstrem adalah penutupan total penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi akibat kondisi yang sudah tidak terkendali. Pada posisi ini, fokus utama Kemenhaj adalah melakukan penyelamatan dana layanan yang sudah disetorkan serta memastikan seluruh hak keberangkatan jamaah dialokasikan secara prioritas pada musim haji berikutnya.

Kementerian Haji dan Umrah akan bertindak sebagai navigator risiko untuk memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data intelijen keamanan dan prinsip perlindungan warga negara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara