KPK: Pemerasan terhadap WNA juga Terjadi di Kantor Imigrasi Daerah
KPK mengungkap dugaan pemerasan Imigrasi berlangsung sistemis dari daerah hingga pusat dengan nilai dugaan hasil kejahatan mencapai Rp145,5 miliar.
Ilustrasi garis polisi./www.witf.org
Harianjogja.com, MEDAN - Kasus pengusutan kematian Golfrid Siregar, seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga advokat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terus dilakukan. Hari ini, Rabu (9/10/2019), Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Di TKP, yakni di underpass Titikuning Medan, polisi menghadirkan saksi tukang becak yang membawa korban ke rumah sakit pada Kamis (3/10).Selain itu, polisi juga membuat tanda sebagai titik jatuhnya korban bersama kendaraannya.
"Mohon ditunggu ya. Kita sedang olah TKP," kata Kapolsek Delitua Kompol Efianto.
Diberitakan sebelumnya, Golfrid Siregar menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik, Minggu. Sebelumnya, ia sempat dikabarkan hilang sejak Rabu (2/10/2019).
Awalnya, korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di flyover Simpang Pos Jalan Jamin Ginting Padang Bulan, pada Kamis (3/10/2019) sekitar pukul 01.00 dini hari.
Ia ditemukan oleh tukang becak yang kebetulan melintas di sana. Oleh tukang becak tersebut kemudian korban dibawa ke RS Mitra Sejati lalu diarahkan untuk di tangani ke RSUP Haji Adam Malik.
Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus kematian Golfrid Siregar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mengungkap dugaan pemerasan Imigrasi berlangsung sistemis dari daerah hingga pusat dengan nilai dugaan hasil kejahatan mencapai Rp145,5 miliar.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPw BI DIY) kembali menggelar Grebeg UMKM x DJAMUAN Istimewa 2026.
Bayar pajak kendaraan bekas di Bantul kini tanpa KTP pemilik lama, cukup surat pernyataan bermaterai.
Ekonom CORE menilai keberhasilan Kopdes Merah Putih harus diukur dari dampak ekonomi desa, bukan jumlah koperasi.
DPR RI soroti beban pajak dan pendanaan industri film saat kunjungi JAFF di Jogja, dorong revisi UU Perfilman.
Kota Magelang raih penghargaan terbaik penurunan pengangguran Jawa-Bali 2026, dapat insentif Rp3 miliar dari pemerintah.