Advertisement
Kalau Presiden Beri Kursi ke Gerindra, Partai Pendukung Siap Mempermasalahkan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Di tengah proses penggodokan nama menteri yang masuk kabinet Jokowi jilid II, Partai Gerindra tiba-tiba melempar isu meminta jatah menteri. Dia adalah Wakil Ketua Umum Arief Poyuono yang mengaku ingin tiga kursi.
Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa harus dipastikan kembali pernyataan tersebut.
Advertisement
“Itu tanya apa benar ditawari [menteri] apa tidak. Kalau orang menawarkan diri kan boleh-boleh saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Arsul menjelaskan bahwa urusan menteri adalah hak prerogatif presiden. Partai pendukung diklaim tidak mau mencampuri.
BACA JUGA
“Kita mau mempermasalahkan kalau presidennya mau [beri kursi Gerindra], ya jadi, tapi kita diem saja kalau presidennya juga tidak,” jelasnya.
Arief sebelumnya menyatakan bahwa partainya meminta tiga menteri untuk Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Sandiaga Uno.
Akan tetapi pernyataan itu langsung dibantah Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Tiga menteri itu tidak benar. Setiap Prabowo bertemu dengan Jokowi atau Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak ada pembicaraan soal jatah kabinet.
“Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara dimana pun posisinya, yang jelas beliau aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat kebanyakan,” katanya melalui pesan instan, Jumat (4/10/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Advertisement
Padat Berisiko! Satu Gerbong KRL Angkut 300 Penumpang Saat Jam Sibuk
AHY Targetkan Tanggul Laut di Pantura Bisa Tahan 200 Tahun
Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
Advertisement
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
Advertisement
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Berita Pilihan
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
Advertisement
Kasus Hibah Pariwisata Sleman, Pengelola Akui Ekonomi Tak Bergerak
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Timnas U-17 Indonesia Dibantai China 0-7 di Laga Uji Coba
- Cek Jadwal KRL Solo-Jogja Senin 9 Februari 2026
- Prabowo Teken PP Penertiban Tanah Telantar, Ini Aturannya
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Senin 9 Februari 2026
- Motor Miliaran Ramaikan IIMS 2026, Harganya Tembus Rp2,6 M
- Haaland Antar City Taklukkan Liverpool 2-1 di Anfield
- Bayern Muenchen Hajar Hoffenheim 5-1, Diaz Hattrick di Allianz Arena
Advertisement
Advertisement
