Advertisement
KPK Dalami Dugaan Mark Up di Program Makan Bergizi Gratis
Kantor KPK / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—KPK tengah mengkaji potensi celah korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis seusai muncul dugaan penggelembungan harga bahan baku dapur SPPG.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan langkah tersebut dilakukan melalui fungsi pencegahan lembaga antirasuah.
Advertisement
“Melalui fungsi pencegahan, KPK saat ini juga sedang melakukan kajian untuk memetakan celah-celah rawan korupsi agar bisa dicegah dan dimitigasi,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Senin.
Siapkan Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan
BACA JUGA
Budi menjelaskan hasil kajian nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.
Selain itu, KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) juga memfokuskan pengawasan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk MBG yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.
Laporan Dugaan Penggelembungan Harga
Sebelumnya, pada 24 Februari 2026, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkap pihaknya menerima banyak laporan terkait mitra yang diduga melakukan mark up harga bahan baku pangan untuk dapur SPPG.
Penggelembungan harga disebut melampaui harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, terdapat laporan bahan baku yang diterima berkualitas buruk meski dibeli dengan harga tinggi.
Nanik meminta Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, hingga Pengawas Gizi agar tidak mengikuti praktik yang merugikan tersebut dan tetap berpegang pada ketentuan pengadaan yang berlaku.
Langkah KPK ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola program MBG sehingga tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Fee 5 Persen dan Ancaman Mutasi Terkuak di Sidang Abdul Wahid
Kasus Campak Nasional Anjlok Drastis hingga 95 Persen
Meta PHK 700 Karyawan, Alihkan Fokus dari Metaverse ke AI
Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles Ditutup Sementara
Advertisement
Iran Izinkan Kapal Negara Sahabat Lewati Selat Hormuz di Tengah Blokad
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
Advertisement
OJK dan Bareskrim Polri Tangkap Tersangka Pidana Perbankan BPR DCN
Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Prakiraan Cuaca 26 Maret: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Donald Trump Tolak Usul Netanyahu Picu Pemberontakan Rakyat di Iran
Arus Balik Lebaran 2026: 62.527 Kendaraan Padati Tol Cikampek Utama
Advertisement
Malaysia Siaga Gelombang Panas Ekstrem Hingga Juni 2026
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
ASN di DIY Diminta Tinggalkan Kendaraan Pribadi Ketimbang WFA
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Catat, Ini Lokasi dan Tarif Parkir Resmi Kota Jogja Tahun 2026
- Pengolahan Mandiri Efektif, Sampah Residu di Demangan Jogja Berkurang
- Kebijakan WFH Final, Menkeu Purbaya Sebut Pengumuman Segera Dilakukan
- Kelelahan, Polisi Kapospam Tugu Jogja Meninggal Dunia Saat Bertugas
- Posko THR Bantul Terima 20 Aduan, 5 Kasus Dilimpahkan ke Provinsi
- KPK Dalami Pihak Sentral Lain dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Hari Ini
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
Advertisement
Advertisement
