Advertisement
Jusuf Kalla Bilang Wibawa Presiden Lemah kalau Terbitkan Perppu KPK, Ini Kata ICW

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo diminta segera menerbitkan Perppu KPK meski banyak orang di sekitarnya tak setuju dengan hal tersebut.
Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebutkan peneribtan Perppu KPK bisa melemahkan wibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
Menangapi pernyataan JK, Kurnia mengganggap Jokowi selaku kepala negara memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perppu KPK. Bahkan, kata dia, adanya Perppu KPK juga tidak akan mengurangi wibawa presiden.
"Perppu itu kan hak preogratif presiden. Jadi saya rasa pandangan kita sudah terpenuhi seluruh persyaratan keluarnya Perppu," ujar Kurnia kepada Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Rabu (2/10/2019).
Menurut Kurnia, langkah tepat sudah seharusnya dilakukan Jokowi mengelurkan Perppu penggati UU KPK baru yang sudah disahkan DPR. Sebab, muncul kegentingan di masyarakat jika UU KPK hasil revisi itu bisa melemahkan KPK. Terlebih, kata dia diperparah dengan revisi UU lainnya yang dianggap bermasalah.
"Dengan kegentingan yang selama ini terjadi di tengah masyarakat. Di mana proses pembahasan UU KPK ini cukup kita perdebatkan dalam ranah formilnya dan substansinya juga seluruh pasalnya disepakati, hanya akan melemahkan KPK dan juga kita pandang tidak tepat, di mana KPK secara kelembagaan tidak dilibatkan di dalam proses pembahasan," ujar Kurnia.
Kurnia pun menilai bila Jokowi tak juga menerbitkan Perppu, maka akan menambah memburuk lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Sehingga dengan Perppu itu presiden kita pandang tepat mengeluarkan Perppu pengganti UU. Terlepas itu nanti akan menjadi perdebatan di ranah legislatif itu urusan kedua," katanya.
Kurnia berharap bila Presiden Jokowi dapat menerbitkan Perppu pengganti UU KPK secepatnya, dapat pula meredam aksi -aksi demonstrasi di sejumlah daerah terkait RUU KPK maupu sejumlah revisi UU lainnya.
"Setidaknya kita dapat menunggu komitmen dari presiden dulu Perppu-nya seperti apa. Tuntutan kita mengembalikan ke UU KPK yang lama," ucapnya.
"Jadi, tidak ada perubahan sama sekali di salah satu pasal dalam UU KPK. Saya rasa ketika keluar Perppu seperti itu mungkin terkait dengan penolakan masyarakat bisa menurun."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
- Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bakal Diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Fakta Uang Tunai Rp2,8 Milliar dan Pistol Baretta di Rumah Topan Ginting, Anak Buah Bobby Nasution
- Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
- Hasil Kunjungan Presiden Prabowo: Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Investasi Senilai Rp437 Triliun
- Presiden Prabowo Tunaikan Ibadah Umrah Saat Kunjungan ke Arab Saudi, Cium Hajar Aswad
- KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: 4 Penumpang DItemukan Meninggal Dunia, 38 Orang Hilang
- Sri Mulyani Umumkan Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Lembaga Penjamin Simpanan
- 3 Penumpang dan 1 Kru KMP Tunu Pratama Jaya Ditemukan Selamat
Advertisement
Advertisement