Advertisement
HMI Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Massa mahasiswa berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2019) malam. - ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor, Jawa Barat, mendukung Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan pedemo dari BEM Bogor saat beraksi damai di Jalan Gatot Subroto dekat Gedung DPR RI, Selasa (1/10/2019).
Advertisement
"Kawan-kawan, kita bisa melihat Gejayan Memanggil dan gerakan lain di kota-kota lain," ungkap Zuhad Aji Firmanto, Ketua Umum Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) yang berorasi di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa.
Zuhad juga meminta pihak Kepolisian agar bisa membebaskan mahasiswa yang ditangkap saat berunjuk rasa berakhir ricuh. "Kami ingin kawan-kawan kami dibebaskan," tegasnya.
Para demonstran ini juga langsung membuat paduan suara dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Darah Juang".
Massa dari HMI Bogor juga mempunyai tiga tuntutan. Pertama, Presiden sesuai kewenangannya menerbitkan Perppu untuk mengaktifkan kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kedua, DPR mendukung Perppu yang dikeluarkan oleh presiden sebagai upaya penyelamatan terhadap komitmen terhadap KPK. Ketiga, polisi agar cepat menindak tegas dan transparan terhadap pelaku tindak represif terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum untuk menolak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
