Sejumlah Ruang Penting di Setda Cilacap Digeledah KPK

Harianjogja.com, CILACAP—Aktivitas di kompleks Pendopo Wijayakusuma Sakti atau Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah mendadak tertutup rapat Senin (16/3/2026) ketika tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan penting di lingkungan kantor tersebut.

Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan yang berkaitan dengan permintaan tunjangan hari raya (THR).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, tim penyidik tiba di kompleks Sekretariat Daerah di Kabupaten Cilacap sejak pagi menggunakan sejumlah kendaraan minibus yang dikawal aparat kepolisian.

Setibanya di lokasi, seluruh pintu gerbang kompleks langsung ditutup sehingga tidak ada pihak yang diperkenankan masuk selain kendaraan milik KPK yang terlibat dalam proses penyidikan.

Akibatnya, sejumlah awak media hanya dapat memantau jalannya penggeledahan dari luar kawasan perkantoran dengan jarak yang cukup jauh.

Dari area luar kompleks terlihat penyidik keluar masuk beberapa ruangan yang berada di lingkungan kantor pemerintah daerah tersebut.

Ruangan yang digeledah antara lain ruang kerja bupati, ruang sekretaris daerah, serta ruang para asisten sekretaris daerah.

Sejumlah penyidik juga terlihat membawa berkas dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki. Beberapa penyidik bahkan tampak membawa koper yang diduga berisi dokumen penting sebagai bagian dari proses penyidikan.

Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan KPK di sejumlah ruangan di kompleks Setda di Kabupaten Cilacap.

"Ruang kantor kerja bupati. Kemudian asisten satu, dua, tiga sekda. Kemarin sudah disegel-segel, hari ini (16/3/2026) digeledah," katanya.

Menurut Ammy, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti tambahan yang relevan dengan perkara.

Ia menjelaskan apabila dalam proses penggeledahan ditemukan dokumen yang berkaitan dengan kasus, penyidik dapat melakukan penyitaan dengan disertai berita acara penyitaan sesuai prosedur hukum.

"Kalau memang ada dokumen yang perlu disita, KPK akan membuat berita acara penyitaan. Kalau tidak, hanya berita acara penggeledahan saja, kemudian segel akan dibuka agar aktivitas perkantoran bisa berjalan kembali," kata Ammy.

Ia menilai proses hukum dalam perkara tersebut kemungkinan masih akan berlangsung cukup panjang.

Menurutnya, penyidik biasanya memanggil saksi lebih dari satu kali untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang sedang ditangani.

Selain itu, peluang pengembangan kasus juga masih terbuka, termasuk kemungkinan munculnya saksi baru maupun tersangka tambahan.

"Pasti nanti dilanjutkan dengan penggeledahan untuk mencari dokumen tambahan atau bukti pendukung, kemungkinan juga akan ada saksi-saksi tambahan. Bahkan mungkin ada tersangka tambahan, kita belum tahu," ujarnya.

Sebagai konteks, Syamsul Auliya Rachman dan Sadmoko Danardono sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Jumat (13/3/2026).

Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka seusai menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan pemerasan yang berkaitan dengan permintaan THR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara