Advertisement
Kaji Perppu KPK, Jokowi Diminta Tak Serampangan
Aksi demonstrasi menolak revisi UU KPK di Kawasan Tugu Jogja, Selasa (17/9/2019) - Harian Jogja/Bhekti Suryani
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mengkaji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna membatalkan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Namun, ia diingatkan untuk tidak serampangan, apalagi sikap itu muncul setelah adanya desakan.
Menurut Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus, Perppu menurut konstitusi murni kewenangan legislasi yang dimiliki presiden tanpa melibatkan DPR dan pihak mana pun. Sehingga, adanya usulan apalagi desakan agar Presiden terbitkan Perppu salah kaprah.
Advertisement
"Ada kriteria agar Perppu dapat dikeluarkan, yaitu Perppu bisa dilakukan jika dalam keadaan darurat serta adanya kegentingan yang memaksa, terjadi kekosongan hukum, dan atau ada undang-undang tapi tidak cukup untuk mengatur kondisi yang sedang berjalan," kata Sulthan dalam keterangannya, Sabtu (28/9/2019).
Sulthan menegaskan, tidak bisa karena ada gejolak kemudian diasumsikan sebagai kegentingan yang memaksa sehingga bisa terbitkan Perppu. Bernegara itu ada ketentuan dan sistemnya, maka subjektivitas presiden harus kuat guna memenuhi penerbitan Perppu.
BACA JUGA
"Oleh karena itu, saya tidak melihat keharusan sama sekali bagi presiden untuk mengeluarkan Perppu. Konstitusi kita telah mengatur tentang mekanisme jika sebuah regulasi dianggap bermasalah. Ada legislatif review, ada eksekutif review juga ada judicial review," ujarnya.
Ia menambahkan, seharusnya semua pihak menunggu UU KPK mendapat nomor dan masuk dalam lembara negara. Kemudian dikritisi melalui jalur yang diatur konstitusi.
"Beginilah idealnya cara kita dalam bernegara. Negara tidak boleh terjebak pada penggiringan opini bahwa UU KPK adalah bentuk pelemahan, dicoba dahulu KPK berjalan dengan UU baru, lalu disimpulkan. Tolong jangan suuzan berlebihan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
IRGC: Rudal Iran Hantam Pangkalan AS dan Israel
Pengamat: Serangan AS-Israel ke Iran Picu Risiko Perang Kawasan
Dampak Serangan AS-Israel, Korban Pelajar di Iran Tewas Capai 85 Orang
Bapanas-Bulog Percepat Bantuan Beras dan Minyak ke 33,2 Juta Warga
Advertisement
Serangan AS-Israel ke Iran, 4 Penerbangan Internasional Bali Tertunda
Serangan AS-Israel Sasar Infrastruktur Militer Iran
Mutasi Polri Februari 2026, Eks Kapolresta Sleman Bergeser
Malaysia Desak PBB Bertindak Usai Eskalasi Israel-AS-Iran
KBRI: Ratusan WNI di Iran Dilaporkan Dalam Kondisi Aman
Advertisement
Indonesia Siap Mediasi AS-Iran di Tengah Ketegangan Timur Tengah
Ketegangan Iran-Israel, CENTCOM Tak Beri Keterangan
Serangan Israel Hantam Sekolah di Iran, 40 Orang Tewas
Saudi Kecam Agresi Iran ke Negara Teluk dan Yordania
Adipura 2025 Nihil, Pengelolaan Sampah Dinilai Belum Layak
Advertisement
Operasi Ketupat 2026, Polri Usung Tagline Mudik Aman
Berita Pilihan
- IRGC: Rudal Iran Hantam Pangkalan AS dan Israel
- Dampak Serangan AS-Israel, Korban Pelajar di Iran Tewas Capai 85 Orang
- Serangan AS-Israel ke Iran, 4 Penerbangan Internasional Bali Tertunda
- Adipura 2025 Nihil, Pengelolaan Sampah Dinilai Belum Layak
- AKBP Didik Terima Uang Keamanan dari Bandar Narkoba Koko Erwin
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- TPID Pastikan Stok Pangan Kota Jogja Aman Selama Ramadan
- KPK Bongkar Modus Safe House Kasus Suap Bea Cukai
- Jadwal SIM Keliling Jogja 28 Februari 2026, Malam di Alun-Alun Kidul
- Barahmus DIY Targetkan Museum Rempah dan Keris Bergabung di 2026
- Jadwal KA Bandara YIA 28 Februari 2026, Lengkap
- Kemensos Usul Relawan Antar MBG untuk Lansia dan Disabilitas
- Menteri UMKM Soroti Impor Ilegal Libatkan Kargo dan Oknum Bea Cukai
Advertisement
Advertisement
