Kasus Beras SPHP Dioplos Jadi Premium, Pejabat Bulog dan Bapanas Dicopot
Mentan Amran mencopot delapan pejabat Bapanas dan Bulog terkait dugaan penyelewengan beras SPHP yang dijual sebagai beras premium.
Gedung KPK. /Antarafoto
Harianjogja.com, JAKARTA - Kegentingan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) perlu dikaji terlebih dulu. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo.
"Tentunya perlu dikaji dulu apakah di situ memenuhi persyaratan untuk dibuat Perppu, antara lain kegentingan memaksa dan tidak ada peraturan perundangan yang mengatur. Apakah betul ada kegentingan yang memaksa?" kata Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Selain Perppu, dia mengatakan terdapat cara lain yang dapat ditempuh pihak yang keberatan dengan revisi UU KPK, yakni mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Prasetyo menekankan langkah yang ditempuh harus konstitusional, bukan dengan membuat kegaduhan.
"Jangan ada agenda lain di balik itu. Kami punya jajaran intel yang tahu persis itu semua. Ini tidak relevan lagi kan, semua sudah dipenuhi," ujar dia.
Presiden Joko Widodo dan pemerintah disebutnya mendengar aspirasi semua pihak, tetapi tetap mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Sementara apabila terus terombang ambing pendapat masyarakat yang terbelah, justru kepastian hukum dinilainya akan nihil.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu terkait UU No.32/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Presiden menyampaikan hal itu seusai bertemu sejumlah tokoh-tokoh nasional di lokasi yang sama untuk membicarakan persoalan terkini bangsa seperti kebakaran hutan, RUU KUHP, UU KPK dan demonstrasi mahasiswa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Mentan Amran mencopot delapan pejabat Bapanas dan Bulog terkait dugaan penyelewengan beras SPHP yang dijual sebagai beras premium.
Ellenka Barista Festival 2026 digelar di Jakarta pada 29 Oktober–1 November, diikuti 28 barista untuk mendorong inovasi industri kopi.
Sebanyak 64 orang dilaporkan hilang setelah tabrakan kereta di Spanyol. Kecelakaan tersebut menewaskan sedikitnya 68 orang.
Kadin berharap ketegangan RI-Singapura mereda usai pertemuan Prabowo dan Vivian Balakrishnan demi menjaga iklim investasi Indonesia.
Fenomena selebcat di tempat umum bisa meningkatkan kepedulian, tetapi interaksi berlebihan berisiko membuat kucing stres dan takut.
Harga kambing di Gunungkidul anjlok hingga Rp250.000 per ekor. Peternak mengeluhkan biaya pakan mahal dan keuntungan yang menipis.