KY Gandeng Media Massa Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Agung 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Yudisial (KY) secara resmi melibatkan peran aktif media massa dalam proses seleksi calon hakim agung serta hakim Ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung.

Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk melakukan pelacakan mendalam terhadap latar belakang para kandidat guna memastikan terpilihnya sosok hakim yang memiliki integritas tinggi dan tanpa cela.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Andi Muhammad Asrun, menegaskan bahwa pihaknya akan menerjunkan tim khusus ke berbagai daerah untuk memantau rekam jejak para calon.

Menurutnya, peran jurnalis sangat krusial dalam memberikan informasi akurat terkait perilaku dan kinerja hakim di lapangan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Jadi tim KY siap terjun melacak secara totalitas dibantu oleh wartawan, ini pengabdian untuk bangsa dan negara jika wartawan juga bekerja," tegas Asrun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

KY dijadwalkan akan mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi ini secara resmi pada 26 Maret 2026 melalui kanal digital mereka.

Berdasarkan permohonan dari Mahkamah Agung (MA) per 25 Februari 2026, total kebutuhan hakim agung baru mencakup berbagai kamar spesialisasi.

Rinciannya terdiri atas 2 hakim agung perdata, 4 hakim agung pidana, 2 hakim agung agama, serta 3 hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak yang kini menjadi prioritas karena tumpukan perkara yang tinggi.

Selain itu, KY juga mencari 2 orang hakim Ad hoc HAM serta 1 orang hakim agung tindak pidana korupsi (tipikor) untuk memperkuat komposisi majelis hakim.

Asrun menjelaskan bahwa setiap kandidat yang lolos seleksi administrasi akan dikuliti rekam jejaknya, termasuk meninjau komplain dari masyarakat, LSM, hingga jejak digital di media sosial.

"Kalau [hakim] yang viral meninggalkan sidang itu pasti tidak lulus. Saya berani jamin tidak lulus," ujar mantan jurnalis tersebut dengan nada bicara yang lugas.

Ia menambahkan bahwa integritas tidak bisa dikompromi, mengingat kedudukan hakim agung adalah jabatan tertinggi yang harus menjaga marwah keagungan lembaga peradilan.

Khusus untuk pengisian kamar pajak, KY membuka kesempatan bagi jalur hakim karier dengan persyaratan pengalaman kerja minimal 20 tahun.

Bagi pelamar dari jalur karier, kualifikasi pendidikan minimal adalah doktor ilmu hukum, sementara untuk jalur non-karier, ijazah magister hukum (S2) diperbolehkan dengan catatan memiliki kualitas profesionalisme yang mumpuni.

KY juga secara terbuka mengundang masukan dari organisasi non-pemerintah (NGO) seperti ICW untuk memberikan catatan kritis mengenai para calon.

Setiap laporan masyarakat atau LSM tidak akan ditelan mentah-mentah, melainkan akan diklarifikasi langsung dengan mendatangi tempat kerja hingga kediaman calon hakim yang bersangkutan.

Harapannya, melalui kolaborasi lintas sektor ini, Mahkamah Agung akan diisi oleh orang-orang yang tidak hanya profesional secara teknis hukum, tetapi juga bersih dari catatan moral yang cacat.

Partisipasi publik diharapkan menjadi filter utama agar posisi agung seorang hakim tetap terjaga dan tepercaya di mata masyarakat luas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara