Advertisement
Kemenkominfo Deteksi 300.000 URL Hoaks Perkeruh Konflik Papua
Petugas INAFIS Mabes Polri bersama Polda Papua Barat melakukan olah tempat kejadian perkara pembakaran kantor DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Selasa (27/8/2019). - ANTARA / Toyiban
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat lebih dari 300.000 tautan atau Uniform Resource Locator (URL) hoaks terkait kerusuhan di Papua. Ini dimanfaatkan salah satu pihak untuk memperkeruh suasana.
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ferdinandus Setu mengatakan bahwa ratusan ribu URL itu telah diblokir pemerintah agar tidak sampai ke masyarakat Papua.
Advertisement
“Saya tidak bisa membayangkan akan terpapar ke saudara-saudara kita di Papua untuk menerima hoaks. Terutama hasutan provokatif yang kemudian dapat melukai perasaan saudara-saudara kita di Papua,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Ferdinan menjelaskan bahwa hasil penelurusan Kemenkominfo, serbuan ratusan ribu URL hoaks itu bersumber dari dalam dan luar negeri. Akan tetapi pihaknya langsung memblokirnya.
“Perlakuan kita sama ya bukan darimana sumber hoaks itu berasal tapi konten hoaksnya. Mau dari luar, dari dalam, tindakan yang diambil Kominfo sama yakni memblokir kontennya, akunnya dan kemudian kalau di dalam negeri proses penegakan hukumnya kita bekerjasama dengan Polri untuk proses penegakan hukumnya,” jelasnya.
Ferdinan menuturkan bahwa hoaks dilakukan dengan sengaja oleh para pendengung atau buzzer. Jika sebelumnya dilakukan perorangan, kini mereka bekerja sama.
“Ada awal mula di Senin, Selasa pekan lalu kami masih berupa perseorangan. Tapi belakangan ini isu ini diakumulasi dikuatkan oleh buzzer-buzzer yang terkoneksi satu sama lain. Mereka saling me-retweet, saling mem-blow up, me-reply, meng-comment satu sama lain. Sehingga terjadi trending dan cukup viral di medsos,” Ucapnya.
Sementara itu untuk menghidari informasi palsu di Papua, Menkominfo memperlambat akses internet di sana. Ini dilakukan hingga situasi kondusif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Advertisement
