Advertisement
Soal Pemilihan Pimpinan, KPK Minta Pansel KPK Tidak Reaktif dan Resisten terhadap Masukan Publik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK diminta agar tidak terlalu reaktif dan resisten terhadap masukan publik.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan hal krusial yang patut dipahami bersama adalah bahwa Pansel Capim KPK dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.
Advertisement
Oleh karena itu, seluruh tugas yang dialamatkan pada Pansel Capim KPK tersebut harus dilaksanakan dalam amanat dan marwah dari Presiden.
Febri mengatakan bahwa Pansel KPK cukup membuktikan integritas dan kinerjanya dengan bekerja semaksimal mungkin memilih calon pimpinan KPK 2019-2023 yang kredibel dan berintegritas.
"Kritik dalam pelaksanaan tugas publik adalah hal yang wajar dan semestinya dapat kita terima dengan bijak," katanya, Senin (26/8/2019).
Dia mengaku kinerja lembaga antirasuah bahkan tak lepas dari kritikan lapisan masyarakat dan ditampung sebagai masukan dan saran yang harus diterima dan didalami.
"Karena kami paham, KPK adalah milik publik, milik masyarakat Indonesia," ujarnya.
Menurut Febri, adanya kritikan yang keras pada Pansel Capim KPK selama ini dinilai tak lepas dari bentuk harapan publik pada Pansel yang dipimpin Yenti Garnasih tersebut.
Dia mengaku tak menyoalkan calon pimpinan dari institusi manapun dengan catatan rekam jejak integritas dari para kandidat menjadi hal yang paling utama.
"Jika ada catatan perbuatan tercela atau melanggar hukum, tentu wajar kita semua bertanya, apa pantas Pansel memilih calon tersebut?" kata dia.
Sebanyak 20 Capim KPK melenggang ke tahap selanjutnya yaitu berupa tes kesehatan, wawancara dan uji publik yang digelar pada Senin hingga Kamis (26-29/8/2019).
Namun, hasil tersebut mendapat resistensi dari pegiat antikorupsi yang mengatasnamakan Koalasi Kawal Capim KPK dengan alasan Pansel tak memperhatikan terkait LHKPN para calon hingga dugaan kode etik.
Daftar 20 Capim KPK Saat Ini:
1. Alexander Marwata - Komisioner KPK
2. Antam Novambar - Anggota Polri
3. Bambang Sri Herwanto - Anggota Polri
4. Cahyo RE Wibowo - Karyawan BUMN
5. Firli Bahuri - Anggota Polri
6. I Nyoman Wara - Auditor BPK
7. Jimmy Muhamad Rifai Gani - Penasihat Menteri Desa
8. Johanis Tanak - Jaksa
9. Lili Pintauli Siregar - Advokat
10. Luthfi Jayadi Kurniawan - Dosen
11. Jasman Pandjaitan - Pensiunan Jaksa
12. Nawawi Pomolango - Hakim
13. Neneng Euis Fatimah - Dosen
14. Nurul Ghufron - Dosen
15. Roby Arya - PNS Seskab
16. Sigit Danang Joyo - PNS Kemenkeu
17. Sri Handayani - Anggota Polri
18. Sugeng Purnomo - Jaksa
19.Sujarnako - Pegawai KPK
20. Supardi - Jaksa
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement