Advertisement
Jika Mahasiswa Papua Didiskriminasi, Nasir Ancam Pecat Rektor
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir ditemui di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (22/8/2019). JIBI/Bsnis - Denis Riantiza M
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengimbau kepada rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk menjamin mahasiswa asal Papua tidak didiskriminasi.
"Saya mohon kepada seluruh rektor di Indonesia. Kalau ada mahasiswa dari Papua, ini jangan kita lakukan diskriminasi. Harus kita jaga samalah sebagai warga negara," ujarnya ketika ditemui usai acara pengukuhan guru besar di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (22/8/2019).
Advertisement
Nasir mengatakan, dirinya akan melakukan pemanggilan bila ada rektor yang membiarkan diskriminasi terjadi. Dia juga tak segan-segan akan memberikan sanksi pemecatan bila diperlukan.
"NKRI harus kita jaga. Masa lalu, demo di Malang, demo di Surabaya, kita lupakan. Jadilah bangsa pemaaf," kata Nasir.
Kericuhan pecah di sejumlah daerah di Provinsi Papua yakni Sorong, Manokwari, dan Jayapura, yang berujung pembakaran gedung DPRD Papua Barat beberapa hari lalu. Kerusuhan tersebut merupakan buntut protes massa terhadap dugaan persekusi terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.
Sebelumnya, Nasir mengimbau para mahasiswa Papua untuk menjaga kondusivitas dan tidak terpancing oleh isu-isu tidak bertanggung jawab.
“Jadi, kita jaga seperti yang di Manokwari, mari kembali ke kampus untuk melakukan pendidikan yang baik. Jangan sampai terjadi demo menutup kampus yang mengakibatkan tidak kondusivitas,” katanya di Istana Negara, Senin (19/8/2019).
Nasir mengungkapkan jangan sampai sistem pembelajaran menjadi terganggu akibat kerusuhan yang berkepanjangan. Pasalnya, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Advertisement
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
Advertisement
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
