Kantor BPJS Denpasar Dirusak, Diduga Imbas Penonaktifan PBI JKN

Harianjogja.com, DENPASAR—Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Bali, dilaporkan mengalami aksi perusakan yang diduga berkaitan dengan polemik penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Insiden tersebut kini dalam penanganan aparat kepolisian.

Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Rendy Gilbery Rantung, di Denpasar, Minggu, menyatakan pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. “Peristiwa itu telah kami laporkan kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

Laporan resmi telah disampaikan kepada Kepolisian Daerah Bali dan saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian mendalami motif serta pelaku di balik aksi perusakan tersebut.

Rendy menjelaskan, kejadian bermula pada Sabtu (21/2) sekitar pukul 19.30 WITA. Seorang atau sekelompok orang tidak dikenal (OTK) melakukan perusakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar. OTK tersebut melempari gedung menggunakan batu hingga menyebabkan papan nama kantor pecah.

Tak hanya itu, pelaku juga memasang dua spanduk putih bertuliskan “save APBD BPJS untuk rakyat miskin” serta kalimat yang menyudutkan pihak tertentu dengan menggunakan cat semprot berwarna merah.

Meski terjadi aksi kriminal tersebut, Rendy memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu.

BPJS Kesehatan Cabang Denpasar membawahi tiga wilayah kerja, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan. Sebelumnya, pihaknya memproses reaktivasi kepesertaan masyarakat miskin PBI JKN yang sempat dinonaktifkan dengan total mencapai 37.744 orang di tiga daerah tersebut.

BPJS Kesehatan menjelaskan, penonaktifan itu mengacu pada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026.

Adapun rincian jumlah PBI JKN yang dinonaktifkan terbanyak berada di Kota Denpasar sebanyak 24.401 orang, disusul Kabupaten Badung 6.499 orang, dan Kabupaten Tabanan 6.844 orang.

Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan kemudian mengalihkan kepesertaan tersebut menjadi tanggungan pemerintah daerah. Di Kota Denpasar, misalnya, Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara menyatakan Pemkot Denpasar menyiapkan anggaran Rp62,2 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan selama satu tahun bagi peserta yang direaktivasi.

Namun, polemik penonaktifan PBI JKN tersebut berkembang lebih luas setelah Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) melaporkan Wali Kota Denpasar ke Bareskrim Polri pada Kamis (19/2) terkait pernyataannya.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara kemudian memberikan klarifikasi atas pernyataan sebelumnya yang menyebutkan penonaktifan PBI JKN dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sosial.

“Saya selaku Wali Kota Denpasar memohon maaf kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Sosial atas pernyataan kami yang menyatakan bahwa Bapak Presiden menginstruksikan kepada Menteri Sosial untuk menonaktifkan penerima manfaat PBI desil enam sampai 10 yang jumlahnya sebanyak 24.401 jiwa di Kota Denpasar,” kata Jaya Negara di Denpasar, Sabtu (14/2).

Ia menegaskan tidak ada niat untuk menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Di tengah proses penyelidikan kasus perusakan Kantor BPJS Kesehatan Denpasar, perhatian publik masih tertuju pada kebijakan penonaktifan dan reaktivasi PBI JKN di Bali yang berdampak pada puluhan ribu warga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara