LPS Ungkap Penyebab 14 BPR dan BPRS Dilikuidasi pada 2026
LPS mencatat 14 BPR dan BPRS dilikuidasi sepanjang 2026. Lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab utama kegagalan bank.
Koalisi Joko Widodo bertemu./Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, JAKARTA- Partai Golkar terang-terangan tak ingin partai oposisi pada Pilpres 2019 bergabung ke koalisi pemerintah.
Partai berlambang beringin itu tidak ingin ada penambahan anggota di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebab dalam sistem demokrasi diperlukan kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.
Ketua DPP Golkar, Yahya Zaini berpendapat tidak semua partai harus masuk dalam pemerintah. Pasalnya itu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi.
"Sehingga tidak diperlukan adanya penamban anggota koalisi," kata Yahya kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (7/8/2019).
Namun demikian, Golkar menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Jokowi selaku pelaksana hak prerogatif penyusunan kabinet.
"Namun untuk di parlemen kerja sama dengan partai-partai non koalisi sangat dimungkinkan," jelas Yahya.
Spekulasi bergabungnya sejumlah parpol pengusung Prabowo-Sandi kian menyeruak pasca Jokowi-Ma\'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.
Spekulasi tersebut menyasar Partai Demokrat, PAN, dan Gerindra. Hingga kini ketiga partai tersebut belum mengumumkan secara resmi arah politiknya pasca perhelatan pesta demokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
LPS mencatat 14 BPR dan BPRS dilikuidasi sepanjang 2026. Lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab utama kegagalan bank.
Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan ormas menyampaikan lima tuntutan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dishub DIY mengembangkan Sigap Aset untuk memantau perlengkapan jalan. Data 2026 mencatat kekurangan 27.590 unit dari total kebutuhan.
Bapanas dan Satgas Pangan Polri memperketat pengawasan distribusi beras SPHP dan RPK menyusul temuan pengoplosan serta penjualan kembali dengan harga tinggi.
Pemkot Jogja menyiapkan pembiayaan melalui Jamkesda bagi korban kekerasan saat demonstrasi 28 Oktober 2026 setelah verifikasi Dinsos.
KSPSI AGN-ATUC Gunungkidul mengusulkan UMK 2027 minimal Rp2.659.000 atau naik 7,5%-10% demi menjaga daya beli pekerja.