Advertisement
Golkar Terang-terangan Tolak Oposisi Bergabung ke Koalisi Pemerintah
Koalisi Joko Widodo bertemu. - Suara.com/Ria Rizki
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Partai Golkar terang-terangan tak ingin partai oposisi pada Pilpres 2019 bergabung ke koalisi pemerintah.
Partai berlambang beringin itu tidak ingin ada penambahan anggota di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebab dalam sistem demokrasi diperlukan kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.
Advertisement
Ketua DPP Golkar, Yahya Zaini berpendapat tidak semua partai harus masuk dalam pemerintah. Pasalnya itu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi.
"Sehingga tidak diperlukan adanya penamban anggota koalisi," kata Yahya kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (7/8/2019).
BACA JUGA
Namun demikian, Golkar menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Jokowi selaku pelaksana hak prerogatif penyusunan kabinet.
"Namun untuk di parlemen kerja sama dengan partai-partai non koalisi sangat dimungkinkan," jelas Yahya.
Spekulasi bergabungnya sejumlah parpol pengusung Prabowo-Sandi kian menyeruak pasca Jokowi-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.
Spekulasi tersebut menyasar Partai Demokrat, PAN, dan Gerindra. Hingga kini ketiga partai tersebut belum mengumumkan secara resmi arah politiknya pasca perhelatan pesta demokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Eks Kapolres Bima Kota Dipecat usai Terbukti Terlibat Kasus Narkoba
Kemensos Wajibkan Foto Rumah dan Token Listrik untuk Verifikasi PBI-JK
Basarnas Evakuasi Jenazah Pilot Pesawat Pelita Air di Krayan Nunukan
Susunan Lengkap Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026-2031
Advertisement
Menang di Bandung, Persib Tetap Gagal Lolos 16 Besar
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Nunukan, Pilot Tewas
KPK Periksa Pegawai Bea Cukai Terkait Kasus Impor Barang KW
Tragedi Imlek: Ledakan Toko Kembang Api di China Tewaskan 12 Orang
11 Bandara Perintis Papua Ditutup, Imbas Penembakan Pilot
Advertisement
Sanae Takaichi Kembali Jadi PM Jepang, Siap Ubah Konstitusi
Banpres UMKM Sumatra Disiapkan, 200.000 Pelaku Usaha Disasar
Ramadan Hijau di Istiqlal, Menag Tekankan Spirit Lembut
Investigasi Banjir Bandang Guci Tegal, Mensesneg Buka Suara
Reaktivasi PBI-JK 2026: Kemensos Perketat Verifikasi
Advertisement
Dugaan Kekerasan Seksual Sastrawan Dilaporkan ke Polisi
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- TPS Liar di Seloharjo Bantul Ditutup, Pemilik Lahan Ngaku Kapok
- Anggaran Turun, Kota Jogja Hanya Rehab Satu Sekolah pada 2026
- Pemerintahan Prabowo Tegaskan Tak Ada Revisi UU KPK
- Wahyudi Kurniawan Daftar Lagi Pimpin Askab PSSI Sleman
- Dugaan Kekerasan Seksual Sastrawan Dilaporkan ke Polisi
- Pledoi Mahasiswa UNY di PN Sleman, Minta Dibebaskan
- Reaktivasi PBI-JK 2026: Kemensos Perketat Verifikasi
Advertisement
Advertisement
