Advertisement
Pro Pemerintah atau Oposisi? Demokrat: Tunggu Pelantikan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Partai Demokrat masih menanti Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin dilantik pada 20 Oktober mendatang sehingga partai pimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini masih belum memperlihatkan arah politiknya apakah menjadi pendukung pemerintah atau oposisi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengungkapkan apabila Jokowi - Maruf Amin telah dilantik, maka sejatinya Kabinet Indonesia Kerja Jilid II pun sudah terbentuk. Dengan begitu, menurut Jansen publik bisa mengetahui soal posisi Demokrat.
Advertisement
"Siapa yang in siapa yang out [di kabinet] siapa yang di dalam di luar sudah ketahuan itu. Itu dia," kata Jansen di Sanggar Prativi Building, Jalan Pasar Baru Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).
Berbicara hal itu, Jansen menerangkan kalau keputusan partai untuk oposisi atau mendukung pemerintah itu tergantung 'Jokowi'. Karena menurutnya, oposisi lahir kalau nantinya secara sah tidak bergabung ke kabinet.
"Memang itu kan oposisi. Kalau diambil masuk ke dalam pak Jokowi gitu ada partai diambil ke dalam masa dia jadi oposisi marahlah pak Jokowi begitu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement

Pemkab Sleman Siapkan Plt Lurah Tegaltirto yang Kena Kasus Korupsi
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Belum Tetapkan Tersangka, KPK Dalami SK Kuota Haji Era Menaq Yaqut
- Waspada Gelombang Tinggi Samudra Hindia 15-17 September
- Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI untuk Jaminan Halal Menu MBG
- Bulog Jamin Beras SPHP Mutunya Tak Berkurang
- Resmi! ATR/BPN Hentikan Sementara Izin Alih Fungsi Lahan Sawah
- Mabes TNI Dalami Pemberi Perintah Kopda FH Bunuh Kacab Bank BUMN
- Kemlu RI Fasilitasi Pemulangan 17 WNI di Nepal
Advertisement
Advertisement