Advertisement
Tersandera Aturan Presidential Threshold, Muhammadiyah Ungkap Kemunculan Parpol Minta Jatah Menteri
ILustrasi lelang jabatan - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Fenomena parpol minta jatah menteri direspons Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas menilai, partai pengusung Jokowi-Ma'ruf yang secara terang-terangan meminta jabatan menteri karena dampak adanya sistem presidential threshold atau ambang batas pencalonan Pilpres yang harus memiliki 20 persen total kursi di parlemen.
Advertisement
"Ya sejak awal sudah tersandera, enggak bisa enggak. Kalau enggak, ganti sistemnya, makanya ke depan sistem presidential threshold itu harus dihapus. Sistem 20 persen tuh harus dihapus biar masing-masing partai bisa maju, mengajukan calon presidennya sendiri," kata Yunahar kepada Okezone, Rabu (10/7/2019).
Menurut dia, semakin banyak calon yang maju dalam Pilpres akan berdampak positif kepada Presiden terpilih. Pasalnya, koalisi setiap calon yang akan maju di Pilpres tak akan gendut seperti sekarang.
BACA JUGA
"Mau 5 calon, 10 calon, silakan. Nah nanti kalau begitu, ada partai yang calonnya menang, dia bisa mandiri. Sekarang keroyokan, menang, tidak bisa, setelah menang, ini hak presiden, enggak bisa. Itu sudah risiko sistem yang kita anut. Kalau tidak mau gitu ya ubah sistemnya," paparnya.
Yunahar menjelaskan, Muhammadiyah mendorong agar adanya perubahan sistem presidential dengan tidak menggunakan ambang batas dalam pencalonan Pilpres pada 2024.
"Biarkan masing-masing partai mencalonkan presiden sendiri-sendiri, enggak usah dibatasi 20 persen, 15 persen. Kalau mereka masuk ke parlemen, sekarang parlemen threshold kan 4 persen," ujar dia.
"Yang masuk parlemen, berapa pun, mereka mengajukan calon presiden, silakan, biar masyarakat yang menilai. Semakin banyak calonnya, semakin bagus untuk kaderisasi," tambah Yunahar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Agam, Warga Berhamburan
Pelatih Valencia Tewas di Labuan Bajo, Kapal Wisata Tenggelam
Museum Marsinah Jadi Sarana Edukasi Nilai Perjuangan Buruh
KPI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Tamiang
Advertisement
DK PBB Gelar Sidang Darurat soal Israel Akui Somaliland
Gempa M4,7 Guncang Pasaman, BMKG Pastikan Tak Tsunami
11 IP Lokal Hiasi Kereta KAI Saat Libur Nataru
1.882 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan
Perbedaan UMP, UMK, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Advertisement
Kemenhub: Truk Sumbu Tiga Dilarang Masuk Tol Selama Libur Nataru
Libur Nataru, Kemenhub Minta Penumpang Ikut Cek Bus Laik Jalan
Jamaah Sekumpul Diminta Tak Terobos Banjir di Martapura
Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Berlaku, ASEAN Awasi Situasi
Gunung Karangetang Alami Lonjakan Gempa, Status Masih Waspada
Advertisement
Aktivitas Gempa Tangkuban Parahu Naik, Badan Geologi Imbau Waspada
Berita Pilihan
Advertisement
Disiplin Jadi Fondasi Pers Profesional dan Industri Nasional
Advertisement
Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
Advertisement
Berita Populer
- Mentan Targetkan Produksi Gula 3 Juta Ton pada 2026
- Menpar: WFA Jadi Strategi Wisata dan Belanja Nataru
- BBMKG Peringatkan Angin Kencang di Bali 2729 Desember
- Hujan Deras Rendam Ribuan Hektare Padi Bantul
- Longsoran Salju Tewaskan Empat Pendaki di Yunani
- Libur Nataru, Pendakian Merbabu Jalur Thekelan Penuh
- SAR Hentikan Pencarian 8 ABK KM Maulana 30 di Lampung
Advertisement
Advertisement
