Advertisement
Komnas Perempuan Sebut Perma 3/2017 Bisa Diterapkan untuk Perempuan Terdakwa
Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai menjalani sidang perdana pemeriksaan berkas memori PK di Pengadilan Negeri Mataram, NTB, Kamis (10/1). - ANTARA FOTO/Dhimas B. Pratama
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Peraturan Mahkamah Agung RI No.3/2017 (PERMA 3/2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat digunakan pada perempuan terdakwa.
Hal tersebut disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Siti Nurherawati menanggapi alasan Mahkamah Agung (MA) tidak menggunakan PERMA 3/2017 pada putusan kasasi kasus Baiq Nuril.
Advertisement
Mahkamah Agung menyatakan PERMA 3/2017 tersebut hanya dapat digunakan untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum yaitu perempuan berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai korban dan perempuan sebagai pihak.
"Perempuan berkonflik dengan hukum itu salah satunya adalah sebagai terdakwa, itu artinya PERMA ini bisa dipakai baik pada hukum tata usaha negara, baik dalam peradilan agama, pidana dan pedaranya," kata dia, Senin (8/7/2019).
Dia mengatakan PERMA 3/2017 tersebut sudah lengkap, oleh sebab itu Komnas Perempuan mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SOP agar para hakim tahu yang harus mereka lakukan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Mahkamah Agung juga menyebutkan perkara yang menjerat Baiq Nuril adalah UU ITE, maka tidak bisa dicampurkan dengan masalah pelecehan seksual.
Komnas Perempuan memandang pendapat Mahkamah Agung tersebut tidak berprespektif gender, dalam menilai kasus tersebut hakim harusnya melihat latar belakang orang yang duduk sebagai terdakwa.
"Harus dilihat dia mengalami ini karena apa, ternyata karena dia mengalami pelecehan seksual. Karena konstruksi hukum terkait pembuktian tidak cukup dan dia ingin membuktikan dirinya tidak ada hubungan dengan pelaku maka dia merekam," kata dia.
Rekaman itu juga sempat disimpan oleh Baiq Nuril, hingga ada pihak yang meyakinkan dia akan memberikan bantuan dan dukungan baru dia berani untuk mengeluarkan rekaman tersebut.
"Alasan-alasan ini harusnya menjadi pertimbangan hakim. Jadi jika hanya menyebut dia sebagai melanggar UU ITE maka itu normatif saja, tetapi tidak melihat latar belakangnya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pelajar SMA Negeri 1 Cisaat Sukabumi Meninggal saat Seleksi Paskibra
Advertisement
Pemerintah dan DPR Didesak Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset
Arab Saudi Rilis Aturan Baru Visa Umrah 2024, Simak Informasi Lengkapnya
Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
Advertisement
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
Visa Umrah Kini Tidak Boleh Buat Piknik, Ini Aturan Barunya
Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
Advertisement
Pilgub Jakarta 2024, Demokrat Bakal Calonkan Dede Yusuf
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Melakukan Aksi di Gedung MK
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
- Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
- Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi ke MK, Ini Imbauan Prabowo
- Palestina Kecam Veto AS Soal Keanggotaan Penuh di PBB
- Rudal Israel Dilaporkan Hantam Iran, Irak dan Suriah
Advertisement
Advertisement
