SIDANG MK : Keponakan Mahfud MD yang Beri Kesaksian Mengejutkan Pernah Bikin Robot Tapi Dianggap Menyesatkan

Hairul Anas Suaidi, saksi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam sidang gugatan Pilpres 2019. - Antara
20 Juni 2019 15:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA- Keponakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bersaksi di sidang sengketa pilpres dan memberi pengakuan yang mengejutkan.

Hairul Anas Suadi, saksi Tim Hukum Prabowo – Sandiaga yang dihadirkan dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6/2019) dini hari, mencuri perhatian publik karena melontarkan kesaksian kontroversial.

Dalam kesaksiannya, keponakan mantan Ketua MK Mahfud MD tersebut mengungkap pelatihan untuk saksi yang digelar oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin mengajarkan kecurangan adalah wajar.

"Jadi saya adalah caleg dari Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung Paslon 01, kemudian saya ditugaskan hadir dalam pelatihan saksi," ujar saksi Hairul Anas Suaidi dalam sidang.

Dalam pelatihan yang digelar beberapa bulan sebelum pemungutan suara di Jakarta itu, Anas mengakui mendapatkan materi pelatihan kecurangan bagian dari demokrasi.

Menurut Anas, materi yang disajikan dirasa mengagetkan dan membuatnya merasa tidak nyaman dalam mengikuti pelatihan itu.

Ia mencontohkan tentang pengerahan aparat untuk kemenangan salah satu pasangan calon yang menurut dia tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

"Terlebih lagi menunjukkan gambar orang, tokoh, pejabat, kepala daerah yang diarahkan untuk memberikan dukungan logistik untuk salah satu paslon, ini mengganggu saya hingga pada akhirnya saya membantu 02," ucap Anas.

Kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, kemudian bertanya kepada saksi apakah dalam pelatihan terdapat materi untuk memenangkan jutaan suara.

Saksi menjawab tidak terlalu detail untuk itu, tetapi hanya strategi pemilu dan cara kampanye, misalnya agar paslon 01 menang, paslon 02 diidentikkan dengan ideologi ekstrem dan radikal.

Bambang selanjutnya menanyakan apakah diksi yang digunakan dalam pelatihan berkaitan dengan radikal dan ekstrem sengaja dipakai untuk menjadi bagian pemenangan.

"Diksi antibhineka, khilafah memang diselipkan banyak. Memang Berbau isu di media sosial, saya rasa materi-materi itu," kata saksi.

Ternyata, Anas bukan kali ini saja mengumbar pernyataan kontroversial. Dia sempat mencuri perhatian seusai mengklaim menciptakan robot pemantau Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU.

Pria kelahiran Pamekasan 20 Juli 1976 tersebut diketahui merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) bergelar sarjana teknik.

Dalam acara 'Membedah Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019, Hairul Anas membeberkan cara kerja robot pemantau situng KPU tersebut.

Robot ciptaan Hairul Anas tersebut diklaim menyimpan bukti-bukti halaman KPU dari hasil screen monitoring tampilan situng KPU menit demi menit secara berkelanjutan.

"Screen monitoring, inilah robot yang saya ciptakan. Ini adalah layar KPU yang saya potret dari menit ke menit. Mulai dari halaman nasional sampai halaman TPS," ujar Hairul Anas menunjukkan gambar bergerak hasil screen monitoring di depan Prabowo dan Sandiaga Uno.

"Dari Aceh, Bali.. ini urutan daerahnya berdasarkan abjad. Itu dari menit ke menit. Minta dari menit ke berapa pun, akan kami kasih gambarnya," kata Hairul Anas disambut sorak sorai orang yang hadir di Grand Sahid Jaya.

Hairul Anas mengatakan, "Jadi jangan khawatir, bila bapak ibu menemukan kecurangan. Di situ maupun di kenyataan, inilah yang disebut robot tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas pak Prabowo Sandi dicuri suaranya."

"Ini mungkin lebih akurat daripada malaikat yang tidak mereka (oknum curang) takuti. Nah, kalau ini harus mereka takuti, karena ini ada mulai dari tingkat nasional sampai TPS," ujar Hairul Anas.

Sementara pada laman LinkedIN, Hairul Anas menjabat sebagai Chief Executive Officer Edumatic Internasional, sebuah perusahaan konsultan teknologi informasi (TI) yang berbasis di Bandung, Jawa Barat.

Biasa Saja

Namun, Guru Besar Ilmu Komputer Profesor Marsudi Wahyu Kisworo menilai, Robot Ikhlas ciptaan Hairul Anas Suaidi, pakar IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, cenderung menyesatkan publik.

Hal itu pula yang kembali ditegaskan Profesor Marsudi saat menjadi saksi ahli KPU dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Kamis siang ini.

Menurut Profesor Marsudi, Robot Ikhlas yang diklaim bisa memantau Situng KPU tersebut bukanlah karya fenomenal bagi masyarakat IT.

Profesor Marsudi mengakui, ia tidak terkesan dengan karya yang dibanggakan oleh alumni Fakultas Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung itu. Profesor Marsudi justru menilai hasil karya Hairul Anas dapat menyesatkan publik.

"Terus terang saja, hasil karya Hairul Anas Suaidi itu biasa saja dan cenderung menyesatkan publik," kata Profesor Marsudi kepada Suara.com, Jumat (17/5/2019).

Profesor Marsudi menjelaskan, Situng KPU memang dibuat secara terbuka dan transparan, sehingga proses pengunduhan data per jam, menit, hingga real time sekali pun akan mudah dilakukan.

Menurutnya, robot yang diklaim dapat memantau kerja Situng KPU tersebut bukanlah sebuah karya yang menggemparkan.

Sebab, mahasiswa yang semester agak tinggi pun bisa melakukan salinan database Situng KPU secara mudah.

"Sehingga dapat saya katakan di sini bahwa Robot yang katanya dapat memantau Situng KPU bukanlah sebuah karya yang fenomenal bagi masyarakat IT. Tidak perlu menjadi seorang pakar untuk membuat aplikasi seperti itu," ungkap Profesor Marsudi.

Profesor Marsudi menjelaskan, meskipun robot ikhlas tersebut diklaim dapat menemukan ribuan kecurangan, walau Situng KPU diretas, diacak-acak hingga dihancurkan sekali pun, maka tidak akan berpengaruh terhadap penghitungan suara.

Pasalnya, Situng KPU hanya dijadikan sebagai media informasi bagi publik untuk memantau hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Apabila terjadi manipulasi, maka form C1 yang diunggah di Situng bisa menjadi referensi.

Namun, Situng KPU bukanlah acuan akhir penghitungan suara. Penghitungan suara manual secara berjenjanglah yang menentunagn penghitungan suara akhir.

Banyak pihak yang meminta agar Situng KPU ditutup saja lantaran dinilai tak berguna atau disebut mubazir.

Anggapan tersebut ditolak oleh Profesor Marsudi. Sebab, menghentikan Situng sama dengan menutup akses partisipasi dan kontrol publik terhadap penghitungan suara manual berjenjang.

"Biarkan saja Situng berjalan seperti sekarang, tidak usah diributkan apalagi oleh pakar IT abal-abal, karena jika pakar yang benar-benar pakar, dengan penelitian dan karya-karya yang mendunia, pasti tahu bahwa Situng KPU tidak digunakan sebagai alat penghitungan suara yang sah, tetapi hanya alat kontrol saja, yang sah adalah sistem penghitungan suara manual berjenjang.”

Sumber : Suara.com