PDIP Jateng Belum Ambil Sikap Soal OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani
PDIP Jawa Tengah belum menentukan sikap atas penangkapan Bupati Sukoharjo Etik Suryani oleh KPK. Partai masih menunggu rilis resmi.
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. /Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, JAKARTA- Pembentukan tim hukum utuk memantau ucapan para tokoh oleh Menko Polhukam Wiranto disindir cawapres nomor 02 Sandiaga Uno. Sandiaga mengatakan, pembentukan tim tersebut hanya bertujuan untuk menyoroti para tokoh yang berbeda pandang dengan pemerintah atau kubu oposisi.
Menurut Sandiaga, adanya tim pemantau ucapan tokoh juga berdampak pada terbatasnya kebebasan berpendapat dalam mengkritisi pemerintah.
"Tentu saja tokoh yang dimaksud tokoh yang berseberangan dengan pemerintah. Ini adalah tindakan vulgar yang memberangus demokrasi dan kedaulatan rakyat," kata Sandiaga di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Mantan Wagub DKI Jakarta itu juga menanggapi terkait banyaknya laporan yang diproses cepat terhadap sejumlah aktivis hingga ulama yang berada di barisan pendukung Prabowo-Sandiaga. Ia berpendapat upaya tersebut merupakan cara aparat dalam mengkriminalisasi dan membungkam suara vokal pihak yang berseberangan dengan pemerintah .
"Upaya sistematis melemahkan suara oposisi, penangkapan aktivis, kriminalisasi para ulama, para cerdik pandai menjadi penyuara hati nurani rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Sandiaga meminta para relawan untuk terus berjuang melawan segala bentuk kecurangan. Ia meminta relawan berjuang sampai titik darah penghabisan demi menjaga kedaulatan.
"Karena demokrasi adalah soal kesetian pada prinsip kejujuran dan keadilan. Akhirnya kami ingin mengajak saudara-saudara untuk terus berjuang sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan, jaga kedaulatan rakyat, takbir!" kata Sandiaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
PDIP Jawa Tengah belum menentukan sikap atas penangkapan Bupati Sukoharjo Etik Suryani oleh KPK. Partai masih menunggu rilis resmi.
Cek jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 16 Juli 2026. Tarif tetap Rp8.000 dengan keberangkatan dari Jogja mulai pukul 05.05 WIB hingga 22.35 WIB.
KPK menyambut positif pembentukan tim penyidik Kejagung untuk menangani kasus Febrie Adriansyah yang kini masih berstatus saksi.
KPPU telah memutus enam perkara persaingan usaha hingga Juni 2026 dengan total denda Rp767 miliar. Enam perkara lainnya masih diproses.
BKPM mengungkap lelang pengembangan sistem OSS senilai Rp26,46 miliar gagal karena tidak ada penyedia yang sanggup menyelesaikan proyek.
Polres Bantul menangkap dua pelaku pembobolan toko kelontong di Jambidan berbekal rekaman CCTV dan sidik jari. Kerugian korban mencapai Rp12,5 juta.