PBB Peringatkan Risiko Konflik Saat Protes Iran Terus Meluas

Harianjogja.com, KANADA--Gelombang protes yang tak kunjung reda di Iran kini dibayangi ancaman eskalasi geopolitik.

Seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (15/1/2025) memperingatkan bahwa meningkatnya retorika mengenai kemungkinan aksi militer terhadap Iran berisiko memperkeruh situasi yang sudah bergejolak, di tengah berlanjutnya aksi unjuk rasa di negara tersebut.

“Selama hampir tiga pekan, aksi protes rakyat di Republik Islam Iran telah berkembang cepat menjadi gejolak nasional, yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa,” kata Martha Ama Akyaa Pobee, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Afrika pada Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian serta Operasi Perdamaian, dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB mengenai Iran.

Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran, serta menekankan kebutuhan mendesak untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

Pemantau hak asasi manusia melaporkan terjadinya penangkapan massal di Iran terkait gelombang protes saat ini, dengan perkiraan jumlah tahanan melebihi 18.000 orang hingga pertengahan Januari 2026, meskipun PBB belum dapat memverifikasi angka tersebut.

Ia menegaskan bahwa situasi di Iran bersifat dinamis dan sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, aksi protes masih berlangsung, meski dilaporkan dalam skala yang lebih kecil dibandingkan pekan sebelumnya.

“Kami mencatat dengan keprihatinan berbagai pernyataan publik yang mengisyaratkan kemungkinan serangan militer terhadap Iran,” ujar Pobee, seraya menambahkan bahwa dimensi eksternal tersebut meningkatkan ketidakstabilan dalam situasi yang sudah sangat mudah memanas.

Ia menekankan bahwa segala upaya harus dilakukan untuk mencegah memburuknya keadaan.

Pobee juga mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB menegaskan kembali prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kewajiban negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa melalui cara damai serta larangan ancaman atau penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.

“Prinsip-prinsip itu bukanlah gagasan abstrak, melainkan landasan perdamaian dan keamanan internasional. Prinsip tersebut tetap relevan hingga saat ini sebagaimana pada saat Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan,” katanya.

Sidang darurat tersebut digelar di tengah meningkatnya ketegangan regional terkait kemungkinan serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.

Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan dukungan terhadap para demonstran di Iran, di mana aksi protes anti-pemerintah telah meluas sejak bulan lalu.

Pejabat Iran menuduh AS dan Israel berada di balik apa yang mereka sebut sebagai kerusuhan dan aksi terorisme dalam gelombang protes tersebut.

Hingga kini, otoritas Iran belum merilis angka resmi mengenai jumlah korban tewas maupun tahanan. Sementara itu, Human Rights Activists News Agency (HRANA), sebuah kelompok berbasis di AS, memperkirakan lebih dari 2.600 orang telah tewas, termasuk para pengunjuk rasa dan aparat keamanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara