Kepsek dan Camat Langsung Jadi Pejabat Teras di Jateng

Harianjogja.com, SEMARANG–Pemprov Jawa Tengah (Jateng) telah menerapkan sistem merit dalam pengisian pejabat teras melalui proses lelang jabatan. Dua pejabat tinggi yang diangkat bukan berasal dari lingkungan elite di Pemprov Jateng, melainkan camat dan kepala sekolah.

 Tepuk tangan langsung bergemuruh di Gedung Gradhika Bhakti Praja saat nama Imam Maskur dan Jumeri disebut dalam acara upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jateng, Senin (6/5/2019).

Kedua pejabat teras di lingkungan Pemprov Jateng tersebut bukan berasal dari kalangan elite di Pemprov Jateng, melainkan seorang camat dan kepala sekolah di daerahnya masing-masing.

Imam Maskur, Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal dipercaya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Setda Provinsi Jateng. Sedangkan Jumeri, seorang Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bawen, Kabupaten Semarang, dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng.

Sejak menjadi Gubernur Jateng pada 2013 lalu, Ganjar Pranowo memang menerapkan promosi jabatan secara terbuka melalui proses lelang jabatan. Melalui cara itu, terbuka kesempatan bagi siapa saja untuk mendaftarkan diri. Sepanjang si pendaftar memiliki kompetensi, jabatan akan dipercayakan kepadanya.

Lelang jabatan inilah yang kemudian membuka lebar peluang setiap orang untuk bisa menduduki jabatan di lingkungan Pemprov Jateng sepanjang ia memenuhi kualifikasi dan kompeten, termasuk bagi Imam Maskur dan Jumeri.

Selain mengangkat pejabat berdasarkan kompetensi, proses seleksi jabatan melalui lelang untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi. Sistem rekrutmen pejabat dengan cara ini, sesuai dengan kebijakan Badan Kepegawaian Nasional yang meminta manajemen ASN diterapkan dengan sistem merit.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, SARA, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sistem ini merupakan amanat dari UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit.

“Ini konsekuensi dari promosi terbuka, siapa pun bisa masuk dan memimpin. Saya tidak tahu mereka, tidak kenal mereka, karena mereka sesuai golongan dan syarat mencukupi, maka panitia menyeleksi dan mereka dinyatakan lolos,” kata Ganjar seusai melantik pejabat baru tersebut.

Ganjar mengatakan saat Maskur dan Jumeri diwawancara, keduanya memiliki gagasan dan pengalaman yang menarik sehingga ia memberikan kesempatan keduanya untuk bisa memimpin.

“Yang penting memiliki integritas dan kompetensi yang bagus, sehingga bisa bekerja dengan baik. Mereka orang-orang berpengalaman dan saya harap mereka dapat memimpin dengan baik,” katanya.

Meski begitu, Ganjar mengatakan kedua pejabat akan dikontrak terlebih dahulu selama setahun dan nantinya dievaluasi. Jika layak, si pejabat diminta melanjutkan, jika dinyatakan tak layak, maka si pejabat harus mengundurkan diri.

“Kalau ada catatan dari saya atau komplain dari masyarakat yang membuat mereka harus mundur, ya harus siap. Ini akan menjadi tradisi,” tegasnya.
Terakhir, Ganjar berpesan kepada para pejabat baru yang dilantik tersebut agar tidak sombong dan bekerja sesuai integritas dan profesional.

Tidak Menyangka

Sementara itu, Imam Maskur mengaku bersyukur mendapat amanat dari Gubernur untuk memimpin Biro Kesejahteraan Rakyat. Meski cukup berat, ia akan berupaya mewakafkan dirinya demi masyarakat Jateng.

“Nanti saya buktikan jika saya bisa. Saya akan berusaha menjalankan amanat ini dengan bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan Jawa Tengah. Kalau nanti dalam waktu setahun dirasa memang tidak memenuhi syarat, saya siap mengundurkan diri,” ujarnya.

Imam mengaku akan langsung bekerja keras membantu Gubernur Jateng dalam mewujudkan visi dan misinya. Hal yang akan segera dilakukannya adalah dengan membuat sistem informasi terpadu terkait dengan hibah Pemprov Jateng kepada masyarakat.

Adapun Jumeri juga mengaku tidak percaya bisa dipilih menjadi orang nomor satu di Dinas Pendidikan Jawa Tengah.  “Saya sendiri juga masih tidak percaya dengan hal ini. Menyisihkan para pesaing yang hebat-hebat, ada profesor dan doktor,” kata pria kelahiran Boyolali,10 Mei 1963 ini.

Dia mengatakan awalnya ia mendengar adanya lelang jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari grup Whatsapp komunitas kepala sekolah. Karena melihat syarat administrasi yang dimilikinya memungkinkan, Jumeri yang saat mendapat kabar itu sedang beribadah umrah di Mekah memantapkan niat mengikuti lelang jabatan tersebut.

“Awalnya tidak mau maju, namun karena dorongan teman-teman, akhirnya maju juga. Ya itung-itung mewakili aspirasi teman-teman seperjuangan,” ujar Jumeri yang menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jateng itu.

Saat awal mendaftar, Jumeri mengaku sedikit grogi dengan para pesaingnya. Selain tidak memiliki kenalan di birokrasi, para pesaing Jumeri berasal dari pejabat struktural di Pemprov Jateng dan memiliki pangkat cukup tinggi. Ada pula yang bergelar profesor hingga doktor. “Sementara saya hanya kepala sekolah biasa tanpa eselon. Hanya lulusan S2. Namun karena sudah mendaftar, saya tidak merasa takut dan tanpa beban. Artinya kalau kepilih syukur, tidak ya tidak apa-apa,” kata Jumeri yang dinobatkan sebagai Kepala Sekolah Terbaik Tingkat Nasional tahun 2013 tersebut.

Terkait kabar bahwa nama keduanya kini menjadi bahan pembicaraan banyak pihak, mereka hanya tersenyum.

"Semoga cerita kami ini bisa memotivasi pegawai lain untuk maju. Karena sekarang, siapapun orangnya, bisa menjadi pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng asal memiliki pengalaman, komitmen, integritas dan kemauan yang tinggi," katanya.

Dalam kesempatan itu Gubernur Jateng juga melantik sejumlah pejabat tinggi lainnya. Mereka adalah Wisnu Zaroh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), AR Hanung Triyono (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya), Eko Yunianto (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang), Fendiawan Tiskiantoro (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan), Retno Sudewi (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) serta Ratna Kawuri sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News