Advertisement
Komisi I Usulkan Pemanggilan Jokowi Soal Propaganda Rusia
Hanafi rais. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, intelijen, luar negeri dan komunikasi-informatika, berencana memanggil calon presiden petahana Joko Widodo terkait istilah propaganda Rusia yang diucapkannya, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais mengatakan, istilah propaganda Rusia berpotensi merusak hubungan bilateral Indonesia dengan negeri tirai besi itu. Karenanya, komisi luar negeri DPR ingin menggali lebih jauh mengenai penyebutan istilah tersebut.
Advertisement
"Ya kami mestinya memanggil presiden [atau petahana], menjelaskan kok bisa menuduh ada propaganda Rusia. Itu pasti menyakiti hubungan bilateral yang baik," ujar Hanafi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berujar, Jokowi justru menyerang dirinya sendiri tatkala melontarkan istilah propaganda Rusia di hadapan publik. Padahal, kata Hanafi, petahana tidak memiliki kapasitas membicarakan politik Internasional.
BACA JUGA
"Petahana kurang kapasitas melihat politik global. Itu kan bahasa jalanan propaganda Rusia. Jadi saya usulkan supaya Komisi I panggil presiden," ucapnya.
Diwartakan sebelumnya, Jokowi menyebut istilah propaganda Rusia saat melakukan kunjungan di luar Ibu Kota. Namun, capres petahana nomor urut 01 itu berkata bukan berarti Negeri Tirai Besi itu ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2019.
Ia menerangkan, istilah propaganda Rusia itu diambil dari terminologi Rand Corporation. Rand Corporation saat ini dinilai sebagai scape goat atau kambing hitam atas konflik yang ada di media sosial (medsos) Indonesia.
"Kita tidak bicara mengenai negara, bukan negara Rusia tapi terminologi dari artikel rand corporation. Sehingga ya memang tulisannya seperti itu, bahwa yang namanya semburan kebohongan, semburan dusta, semburan hoaks itu bisa mempengaruhi dan membuat ragu dan membuat ketidakpastian," kata Jokowi di Jakarta, Selasa 5 Februari 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
170 KK Mengungsi, Banjir dan Longsor Terjang Tanjung Raya Agam
Kasus Ketua PN Depok Ungkap Titik Lemah Peradilan
Cegah Risiko Virus Nipah, Karantina Tahan Daging Satwa Liar di Ternate
KSP Nasari Dorong Kemandirian Koperasi Desa/Kelurahan
Advertisement
Viral Korban Penganiayaan Kapuk Dilaporkan, Ini Respons Kuasa Hukum
Waspada Sinkhole Situjuah, Ini 11 Tanda Awalnya
Polisi Tangkap Influencer Jaksel Produksi Ganja dari Dark Web
Kemenhub Ungkap Kronologi Penembakan Pesawat di Boven Digoel
Tunggakan Iuran BPJS Tembus Rp26,47 Triliun
Advertisement
Stok BBM Shell Sempat Kosong, Bahlil Sebut Aman
Jaksa Agung Mutasi 31 Kajari, Ini Daftarnya
Nasib 13 Penumpang Smart Air Seusai Insiden Karowai Belum Jelas
Praperadilan Yaqut di Kasus Kuota Haji, KPK Buka Suara
Tol dan Jalan Nasional Disiapkan Jadi Runway Darurat
Advertisement
Seleksi ADK OJK Dibuka, Politisi Wajib Mundur Parpol
Berita Pilihan
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
Advertisement
Dishub Bantul Siapkan Pengamanan Ramadan dan Arus Mudik Lebaran 2026
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Polres Tangsel Selidiki Unsur Pidana Kebakaran Gudang Pestisida
- BMKG Minta Nelayan Waspada, Gelombang Bisa Capai 4 Meter
- Kemdiktisaintek Umumkan Beasiswa Garuda 2026, Prioritaskan 10 Bidang
- Kapal Feri di Filipina Tenggelam, 51 Orang Tewas
- DLH Kota Jogja Angkut 6 Ton Sampah Sungai per Bulan
- Polresta Jogja Apresiasi Mahasiswi Gagalkan Jambret
- Banding PSS Sleman Ditolak, Penonton Boleh Datang Tanpa Atribut
Advertisement
Advertisement
