Advertisement
Ini Kejanggalan Proses Hukum Kasus Ratna Sarumpaet Menurut Politikus PKS
Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Proses hukum kasus skandal hoaks aktivis Ratna Sarumpaet dinilai janggal.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengklaim, merasakan adanya kejanggalan dalam pengusutan kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet.
Advertisement
Tak seperti kasus lain, kasus Ratna Sarumpaet dinilainya mendapat respons cepat dari pihak kepolisian.
Hidayat menilai adanya tindakan 'khusus' yang dilakukan pihak kepolisian, pascabanyaknya pengaduan kepada kubu Calon Presiden Prabowo Subianto cs, karena dianggap turut menyebarkan berita bohong yang direkayasa tersangka Ratna Sarumpaet.
BACA JUGA
Cepatnya respons pihak kepolisian yang kemudian menjadi tanda tanya Hidayat. Padahal, menurutnya, banyak kasus yang melibatkan tokoh-tokoh dari petahana namun tidak diproses secara cepat oleh pihak kepolisian.
"Sementara kan sudah begitu banyak juga kasus dilaporkan kepada polisi kebetulan dari pihak sebelah, pendukung sebelah sana. Tidak ada progres respons dari polisi untuk memanggil, apalagi untuk melakukan penyidikan," kata Hidayat di Gedung Nusantara III,kompleks parlemen, Rabu (10/10/2018).
Hidayat mengatakan, sesungguhnya kepolisian sedang bertaruh atas nama institusi terkait netralitasnya dalam mengurusi kasus Ratna Sarumpaet.
"Menurut saya ini bagian dari ujian kepada polisi, apakah mereka betul-betul menjadi penegak hukum yang adil atau mereka sudah terseret dengan agenda politik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Suasana May Day Memanas Saat Prabowo Joget di Panggung
Hari Buruh Bukan Sekadar Libur, Ini Sejarah Kelamnya
Fakta Baru! Sopir Taksi Listrik Baru 3 Hari Kerja Saat Kecelakaan
24 Saksi Diperiksa, Fakta Baru Kecelakaan Kereta Maut Bekasi
Advertisement
Pemerintah Terbitkan Permenaker 7/2026 Tentang Outsourcing, Ini Isinya
Pemerintah Perkuat UMKM untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem
Kasus Daycare Jogja, Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perlindungan Anak
Erin Laporkan Balik ART, Kasus Mantan Istri Andre Taulany Memanas
Kolaborasi IDM-BTN Dorong Pariwisata Budaya Kelas Dunia
Advertisement
Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
Proyek Kampung Haji RI di Arab Saudi Mulai Pembebasan Lahan
Tilang Elektronik Segera Dipasang di Rel Rawan Kecelakaan
Kecelakaan Mengintai di Rel, Pengendara Diingatkan Taat
KKP Buka Rekrutmen 20 Ribu Awak Kapal Perikanan
Advertisement
Layanan Pulih, KAI Klaim Semua KA Jarak Jauh Beroperasi
Berita Pilihan
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
Advertisement
Peneliti UII Kembangkan Metode Investigasi Forensik Real-Time Akurat
Advertisement
Thailand Bakal Hapus Bebas Visa, Turis Wajib Verifikasi Saldo Keuangan
Advertisement
Berita Populer
- 95 Pelanggaran TKA SD-SMP Terungkap, Mayoritas Dilakukan Pengawas
- Kasus Daycare Jogja, Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perlindungan Anak
- Kolaborasi IDM-BTN Dorong Pariwisata Budaya Kelas Dunia
- Pemerintah Terbitkan Permenaker 7/2026 Tentang Outsourcing, Ini Isinya
- MayDay 2026, Bupati Sleman Gelar Dialog dengan Serikat Buruh
- Hasil TKA SD-SMP Diumumkan 26 Mei, Ini Cara Ceknya
- Fakta Baru! Sopir Taksi Listrik Baru 3 Hari Kerja Saat Kecelakaan
Advertisement
Advertisement
