Advertisement
Ini Kejanggalan Proses Hukum Kasus Ratna Sarumpaet Menurut Politikus PKS
Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Proses hukum kasus skandal hoaks aktivis Ratna Sarumpaet dinilai janggal.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengklaim, merasakan adanya kejanggalan dalam pengusutan kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet.
Advertisement
Tak seperti kasus lain, kasus Ratna Sarumpaet dinilainya mendapat respons cepat dari pihak kepolisian.
Hidayat menilai adanya tindakan 'khusus' yang dilakukan pihak kepolisian, pascabanyaknya pengaduan kepada kubu Calon Presiden Prabowo Subianto cs, karena dianggap turut menyebarkan berita bohong yang direkayasa tersangka Ratna Sarumpaet.
BACA JUGA
Cepatnya respons pihak kepolisian yang kemudian menjadi tanda tanya Hidayat. Padahal, menurutnya, banyak kasus yang melibatkan tokoh-tokoh dari petahana namun tidak diproses secara cepat oleh pihak kepolisian.
"Sementara kan sudah begitu banyak juga kasus dilaporkan kepada polisi kebetulan dari pihak sebelah, pendukung sebelah sana. Tidak ada progres respons dari polisi untuk memanggil, apalagi untuk melakukan penyidikan," kata Hidayat di Gedung Nusantara III,kompleks parlemen, Rabu (10/10/2018).
Hidayat mengatakan, sesungguhnya kepolisian sedang bertaruh atas nama institusi terkait netralitasnya dalam mengurusi kasus Ratna Sarumpaet.
"Menurut saya ini bagian dari ujian kepada polisi, apakah mereka betul-betul menjadi penegak hukum yang adil atau mereka sudah terseret dengan agenda politik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Advertisement
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Advertisement
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Danantara Suntik Rp20 Triliun untuk Hilirisasi Ayam Dukung MBG
Jejak Jeffrey Epstein dan Dampaknya pada Strategi Politik Donald Trump
Atraksi Serah Terima Kawal Istana Merdeka Bisa Disaksikan Masyarakat
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
Advertisement
Prabowo Teken PP Penertiban Tanah Telantar, Ini Aturannya
Berita Pilihan
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
- Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
- Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Advertisement
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Menabung di Bank Jateng, Nasabah Turut Dorong Pembangunan Solo
- Gol Rizky Pratama Antar PSM Ungguli PSBS Biak di Babak Pertama
- Atap Pengganti Tiba, Perbaikan Pasar Induk Godean Sleman Segera
- Ducati GP26 Menggila di Sepang, Jorge Lorenzo Kirim Alarm Bahaya
- Jakarta Livin Mandiri Kian Mantap Usai Menang di Seri Malang
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Java Jazz Festival 2026 di PIK 2, Jon Batiste Jadi Spesial Show
Advertisement
Advertisement
