Advertisement
TPN Ganjar-Mahfud Minta Jubir AMIN Tidak Dikriminalisasi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA —Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud angkat bicara soal penahanan Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Indra Charismiadji. TPN Ganjar Mahfud meminta aparat tidak melakukan kriminalisasi jelang Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Todung menekankan perlunya kebijakan penundaan proses hukum terhadap para peserta dan tim kampanye Pemilu 2024 tanpa terkecuali. Dia pun turut menyoroti kasus terbaru yang menjerat Jubir AMIN Indra Charismiadji.
Advertisement
"Kasus juga bicara AMIN ya, itu TPPU [Tindak Pidana Pencucan Uang]. Mungkin saja itu terjadi, tapi kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Selama proses kampanye please don't criminalize, jangan melakukan kriminalisasi selama masa kampanye sampai pilpres selesai," kata Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
BACA JUGA: Kasus Aiman Witjaksono 'Polisi Tak Netral' Naik ke Penyidikan
Menurutnya, kasus yang menjerat peserta dan tim kampanye bisa diusut usai penyelenggaraan pemilu selesai. Dengan begitu, lanjut Todung, instrumen hukum tidak digunakan untuk mendiskreditkan pihak tertentu yang menjadi peserta pemilu.
"Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan termasuk mengarahkan aparat penegak hukum, melakukan proses hukum. Apakah itu penyelidikan, penyelidikan, apalagi penuntutan dan pengadilan, sama sekali tidak boleh," jelasnya.
Todung mengklaim di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa sudah ada kebijakan untuk menunda proses hukum peserta dan tim kampanye pemilu. Oleh sebab itu, kebijakan serupa bisa ditiru oleh Indonesia.
Selain kasus jubir AMIN, dia juga menyinggung soal kasus yang menyerat kasus hukum yang menyeret Jubir TPN Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono. "Proses hukum akan membuat iklim tidak fair [adil] dan membuat pemilih takut, dan membuat capres-cawapres, caleg itu merasa diawasi, seolah jadi sandera," ujar Todung.
BACA JUGA: Terungkap! Ini Fakta Kasus Penahanan Jubir Timnas AMIN
Sebelumnya, Tim Hukum AMIN Aziz Yanuar mengatakan bahwa Indra Charismiadji sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus pajak. Padahal, sebelumnya kasus yang menimpa Indra dalam proses penanganan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kasus ini tiba-tiba dilimpahkan ke Kejaksaan dan merespons dengan melakukan penahanan.
"Beliau tidak ditangkap, tapi ditahan ketika serah terima berkas dari Tim Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak [DJP] ke kejaksaan ketika tahap 2," kata Aziz saat dikonfirmasi, Rabu (27/12/2023) malam. Aziz menyebut bahwa Indra saat ini tengah berada dalam tahanan kejaksaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement