DPR Apresiasi Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo terkait Penggeledahan Ponpes

Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi keputusan Kapolri Suyudi Ario Seto mencopot Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena dan tiga anggota kepolisian lainnya dari jabatan mereka. Pencopotan tersebut berkaitan dengan polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Habiburokhman menilai Kapolri telah merespons masukan masyarakat dengan menindak anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran. Dia juga menyatakan dukungan terhadap penindakan terhadap setiap personel yang terbukti melanggar aturan tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

"Oh, ya bagus, bagus, ya. Kita apresiasi Pak Kapolri Suyudi yang responsif terhadap masukan masyarakat, ya, menindak anggota-anggota yang melakukan pelanggaran, ya. Kita suport dan kita mendukung ya, pokoknya siapapun anggota melakukan pelanggaran, jangan malu-malu kita harus tindak," ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (3/11/2026).

Empat Personel Polri Diperiksa

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan mutasi terhadap empat personel tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Empat personel yang menjalani pemeriksaan terdiri dari Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena, Kasat Reserse Kriminal Iptu AS, Kanit Pidana Umum Ipda FA, serta Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Ipda RAP.

“Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel. Yaitu terdiri dari AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, kemudian Iptu AS selaku Kasat Serse, Kanit Pidum Ipda FA, dan juga Kanit PPA Ipda RAP,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dalam mutasi tersebut, AKBP Andhika Dharma Sena dipindahkan menjadi Perwira Menengah Stamaops Polri. Jabatan Kapolres Sukoharjo kemudian dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.

Adapun posisi Kapolres Boyolali selanjutnya diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah.

Trunoyudo menegaskan langkah terhadap empat personel tersebut dilakukan setelah pemeriksaan. Mereka juga dinonaktifkan dari jabatan masing-masing, sementara proses pemeriksaan ditangani Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

"Langkah ini telah dilakukan pemeriksaan dan penonaktifan terhadap yang bersangkutan, dan pemeriksaan dilakukan di Propam Mabes Polri," imbuhnya.

Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran Menuai Polemik

Penggeledahan sejumlah pondok pesantren di wilayah Mojolaban, Sukoharjo, dan Karanganyar dilakukan sebagai tindak lanjut pengembangan kasus pembakaran warung Mi Babi di Kabupaten Sukoharjo pada 12 September 2026.

Namun, tindakan kepolisian tersebut menuai polemik setelah pihak Pondok Pesantren Hamalatul Quran menyampaikan kritik terhadap proses penggeledahan. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah tindakan polisi yang masuk hingga mendobrak asrama santriwati.

Dalam rangkaian pemeriksaan tersebut, sejumlah santriwati juga sempat dibawa ke Polres Sukoharjo untuk menjalani pemeriksaan. Mereka kemudian dipulangkan.

Polemik penggeledahan tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait prosedur kepolisian saat melakukan tindakan di lingkungan pendidikan dan tempat tinggal santriwati. Pencopotan empat personel dan pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri menjadi langkah yang dilakukan institusi kepolisian menyusul peristiwa tersebut.

Apresiasi dari Ketua Komisi III DPR RI diberikan atas respons Kapolri terhadap masukan masyarakat. Habiburokhman menegaskan penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran harus tetap dilakukan tanpa pandang bulu.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com