Celios Ungkap Dampak Kesehatan Karhutla, 17,4 Juta Warga Tak Mampu Berobat

Harianjogja.com, JAKARTA—Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang 2026 tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga membebani kesehatan masyarakat. Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kebutuhan biaya kesehatan untuk pengobatan warga yang terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mencapai Rp103,3 triliun.

Besarnya biaya tersebut menjadi perhatian karena sebagian besar masyarakat yang mengalami gejala ISPA diperkirakan tidak mampu mengakses pengobatan. Selain keterbatasan fasilitas kesehatan, kendala biaya juga membuat jutaan warga tidak memeriksakan diri.

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menjelaskan lembaganya merilis laporan bertajuk Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan. Salah satu pembahasan dalam laporan tersebut adalah dampak kesehatan yang ditanggung masyarakat akibat karhutla di Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Prediksi biaya kesehatan itu merupakan bagian dari kajian Celios mengenai dampak karhutla. Dalam laporan Membakar Hutan Hanguskan Ekonomi edisi November 2026, Celios juga memperkirakan total potensi biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang 2026 mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.

Jutaan Warga Bergejala ISPA Diperkirakan Tidak Berobat
Celios memperkirakan sebanyak 1,78 juta orang terdiagnosis ISPA akibat karhutla sepanjang 2026 dan mampu memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Kelompok tersebut diperkirakan menanggung beban biaya kesehatan hingga Rp9,75 triliun.

Biaya itu terdiri atas pengeluaran langsung untuk rawat inap dan rawat jalan sebesar Rp7,13 triliun. Sementara itu, biaya kesehatan tidak langsung diperkirakan mencapai Rp2,63 triliun.

Di sisi lain, terdapat sekitar 17,4 juta orang yang diperkirakan mengalami gejala ISPA tetapi tidak berobat. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan fasilitas kesehatan maupun kendala biaya.

Celios memperkirakan total kebutuhan biaya kesehatan bagi kelompok yang tidak berobat tersebut mencapai Rp93,56 triliun. Nilainya setara 67,6% dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026.

Nailul Huda juga menyoroti perbedaan antara luas lahan terbakar dan besarnya beban kesehatan di setiap daerah. Menurutnya, provinsi dengan beban kesehatan tertinggi tidak selalu menjadi wilayah dengan luas karhutla terbesar.

Kalimantan Barat, misalnya, mencatat luas lahan terbakar yang sangat besar. Namun, beban biaya kesehatannya masih lebih rendah dibandingkan Nusa Tenggara Barat yang mencapai Rp19,01 triliun, Jawa Timur Rp13,65 triliun, dan Riau Rp10,31 triliun.

"Ini karena kepadatan penduduk yang tinggi di provinsi-provinsi tersebut membuat jumlah warga berisiko jauh lebih besar. Sebagai provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mulai waspada terhadap titik-titik kebakaran lahan di wilayahnya,” kata Huda pada Rabu (2/9/2026).

Papua Tengah Berpotensi Catat Kasus ISPA Tertinggi
Dalam proyeksi lainnya, Celios memperkirakan potensi masyarakat yang terdiagnosis ISPA akibat karhutla pada 2026 mencapai 3,58 juta orang. Papua Tengah menjadi provinsi dengan potensi kasus tertinggi, yakni 463.219 orang.

Lampung menyusul dengan potensi 304.645 orang, sedangkan Sumatera Selatan mencapai 256.224 orang.

Potensi biaya kesehatan bagi masyarakat yang terdiagnosis ISPA diperkirakan mencapai Rp19,20 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas biaya kesehatan langsung, seperti rawat jalan dan rawat inap, sebesar Rp14,32 triliun serta biaya tidak langsung Rp4,87 triliun.

Papua Tengah menjadi provinsi dengan potensi beban biaya kesehatan terbesar dalam kelompok tersebut, yakni Rp2,48 triliun. Berikutnya, Jawa Timur mencapai Rp2,03 triliun, Lampung Rp1,63 triliun, dan Nusa Tenggara Barat Rp1,57 triliun.

Sementara itu, jumlah masyarakat dengan diagnosis maupun gejala ISPA diperkirakan mencapai 41,89 juta orang. Sumatera Utara mencatat potensi jumlah warga terdampak tertinggi sebanyak 4,24 juta orang, disusul Sulawesi Selatan 4,05 juta orang dan Nusa Tenggara Barat 3,44 juta orang.

Untuk kelompok masyarakat dengan diagnosis maupun gejala ISPA tersebut, total potensi biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp224,65 triliun. Angka ini terdiri atas biaya langsung Rp167,62 triliun dan biaya tidak langsung Rp57,03 triliun.

Berdasarkan wilayah, Sumatera Utara memiliki potensi biaya kesehatan terbesar, yakni Rp22,75 triliun. Sulawesi Selatan menyusul dengan Rp21,74 triliun, Nusa Tenggara Barat Rp18,44 triliun, dan Jawa Timur Rp14,37 triliun.

Lima Rekomendasi Celios untuk Menangani Karhutla
Selain memaparkan dampak ekonomi dan kesehatan, Celios menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk menangani karhutla. Lembaga tersebut menyebut pemerintah baru menjalankan satu rekomendasi dalam kajian dampak karhutla per 26 Agustus 2026, yakni pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada 24 September 2026.

Ke depan, Celios mendesak pemerintah segera menjalankan lima langkah berikut:

1. Menetapkan status Bencana Nasional Karhutla 2026. Celios menilai pemerintah pusat tidak dapat mengalihkan tanggung jawab pemulihan dan kerugian korban hanya kepada pemerintah daerah. Terlebih, pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan anggaran dari pusat.

2. Membangun tempat pengungsian yang aman. Langkah ini termasuk melakukan evakuasi medis, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

3. Mengevaluasi seluruh izin usaha. Evaluasi mencakup izin perkebunan, kehutanan, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pertambangan. Celios juga mendorong audit secara komprehensif, pemberian sanksi pencabutan izin, serta pembukaan hasil audit kepada publik agar dapat diawasi masyarakat.

4. Memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlibat karhutla. Celios mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi dengan menghentikan pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Sanksi tersebut juga mencakup pencabutan seluruh fasilitas asuransi.

5. Memperkuat kerja sama lintas negara. Celios mendorong pertukaran data perusahaan yang terlibat karhutla melalui kerangka The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Selain itu, kesepakatan lintas negara mengenai sanksi pidana dan administratif bagi pelaku kejahatan karhutla lintas batas perlu diperkuat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com