Kapolri Minta Polisi Humanis Kawal Demo 28 Oktober

Harianjogja.com, JAKARTA—Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta personel kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal demonstrasi pada Rabu (28/10/2026). Polri menyatakan tetap menghargai penyampaian aspirasi di muka umum, sekaligus menyiapkan pengamanan melalui langkah preventif dan preemtif.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi seusai pertemuan bilateral dengan Kementerian Keamanan Republik Rakyat Tiongkok (MPS) di Mabes Polri, Rabu (28/10/2026).

"Tentunya kita akan tetap menghargai segala penyampaian di muka umum," ujar Suyudi.

Dia menginstruksikan seluruh anggota yang bertugas mengawal demonstrasi agar menjalankan pengamanan secara humanis. Menurutnya, upaya preventif dan preemtif kepolisian tetap dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Hari ini ya kita akan tetap melakukan upaya pengamanan, ya, di seluruh Indonesia. Kita tetap mengedepankan upaya yang humanis, tetap melakukan upaya preventif, preemtif kepolisian," imbuhnya.

Suyudi juga mengingatkan peserta demonstrasi agar tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami berpesan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," pungkasnya.

Aliansi BEM Siapkan Aksi di Bundaran HI

Salah satu kelompok yang berencana menggelar demonstrasi pada Rabu (28/10/2026) adalah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus di Indonesia yang tergabung dalam Komite Sadar.

Aliansi tersebut merencanakan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, mulai pukul 14.00 WIB. Mereka membawa lima kelompok tuntutan yang mencakup penanganan bencana, kebijakan anggaran negara, pendidikan dan pekerjaan, penegakan hukum, serta kebebasan sipil.

Lima tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:

Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat serta menghentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar hak asasi manusia (HAM), dan menghentikan militerisasi ruang sipil.

Polri menyatakan pengamanan demonstrasi tetap mengedepankan pendekatan humanis. Sementara itu, Kapolri mengingatkan peserta aksi agar menyampaikan aspirasi tanpa tindakan anarkis.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.