Ombudsman Ingatkan Pemda Cegah Maladministrasi Sebelum Jadi Korupsi

Harianjogja.com, JAMBI—Ombudsman RI mengingatkan instansi pemerintah agar mencegah praktik maladministrasi sejak dini. Jika dibiarkan berlarut-larut, penyimpangan administrasi berpotensi berkembang menjadi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, mengatakan lembaganya berperan memberikan peringatan dini untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap mudah, cepat, dan murah.

"Ombudsman hadir di hulu mengingatkan, merupakan alarm negara. Mulai dari kementerian, BUMN, kepala daerah provinsi, kabupaten, kota sampai unit terkecil agar tidak berurusan dengan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme)," kata dia di Jambi, Senin.

Menurut Nuzran, praktik maladministrasi yang tidak segera ditangani dapat menjadi pintu masuk terjadinya KKN. Karena itu, Ombudsman menjalankan fungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system bagi instansi pemerintah.

Dia menambahkan Ombudsman RI memiliki mandat mengawal penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas pelayanan publik yang adil dapat terpenuhi secara optimal.

Nuzran menilai kualitas pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur keberadaan pemerintah di mata masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus mudah diakses, murah, dan cepat.

Gubernur Jambi Sebut Ombudsman Mitra Strategis

Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan keberadaan Ombudsman penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Lembaga tersebut dinilai berperan membantu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

"Ombudsman itu hadir untuk membantu kita. Tugasnya apa, kalau kita lengah beliau ingatkan, kalau kita bengkok dia luruskan, kalau kita lupa dia sampaikan," katanya.

Al Haris juga menekankan pentingnya pengawasan independen untuk menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN). Dengan pengawasan tersebut, aparatur diharapkan tetap bekerja optimal tanpa harus selalu bergantung pada kehadiran pimpinan secara langsung.

Selain itu, dia menyoroti tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan keterbukaan informasi yang semakin tinggi. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah menjadi salah satu hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Pemerintah Provinsi Jambi, kata Al Haris, berkomitmen memperkuat kolaborasi dan dukungan operasional bagi Ombudsman Perwakilan Jambi. Dukungan tersebut termasuk rencana pengalokasian anggaran untuk menyediakan sarana kantor yang representatif pada tahun mendatang.

"Publik dan netizen ini luar biasa sensitif. Sebelum dihajar publik, alangkah baiknya diajar oleh Ombudsman duluan. Sudah zamannya kita akuntabel, terbuka, dan transparan," tutur dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara