512 Santri Keracunan MBG, DPR Minta Pengawasan Diperkuat

Harianjogja.com, SIDOARJO—Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 512 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menghargai langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan kejadian tersebut.

Dini yang membidangi urusan pendidikan keagamaan menilai setiap sanksi terhadap pengelola program tetap harus didasarkan pada hasil investigasi dan aturan yang berlaku. Namun, menurut dia, penanganan para santri serta pembenahan sistem harus menjadi prioritas setelah kejadian tersebut.

"Yang terpenting sekarang adalah memastikan para santri tertangani dengan baik, penyebab keracunan diketahui secara terang, dan ada perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak berulang," kata Dini di Jakarta, Rabu.

Menurut Dini, kasus keracunan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memastikan standar keamanan pangan dijalankan secara disiplin.

Kemenag Diminta Tak Hanya Menjadi Penonton

Dini mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) memang menaungi pondok pesantren, tetapi bukan merupakan pengelola program MBG. Meski demikian, dia meminta Kemenag tetap mengambil peran ketika terjadi persoalan yang menyangkut keselamatan para santri sebagai penerima manfaat.

Menurut dia, Kemenag perlu membina pondok pesantren agar memiliki mekanisme yang jelas untuk menyampaikan laporan apabila ditemukan persoalan pada makanan yang diterima melalui program MBG.

Karena itu, pengawasan dari sisi pesantren dan madrasah sebagai penerima manfaat juga dinilai perlu diperkuat. Mekanisme tersebut penting agar persoalan makanan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

"Pesantren harus tahu, harus melapor ke siapa ketika menemukan makanan bermasalah, siapa yang berwenang menghentikan distribusi, dan bagaimana koordinasi dengan BGN maupun Dinas Kesehatan dilakukan," katanya.

Dini selanjutnya meminta kasus yang menimpa 512 santri tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga. Koordinasi itu mencakup Kemenag, BGN, pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pengelola pesantren.

"Regulasinya harus jelas, jalur pelaporannya harus pendek, dan responsnya harus cepat. Karena yang kita lindungi adalah anak-anak dan santri," katanya.

BGN Suspend SPPG Sidoarjo

Sebelumnya, BGN menangguhkan atau suspend berat SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah, Jawa Timur, setelah kejadian fatal keracunan MBG yang dialami 512 siswa santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan sanksi tersebut berupa penghentian sementara operasional selama 30 hari. BGN juga mengusulkan agar kepala SPPG tersebut dicopot dan digantikan.

"Kami juga suspend berat selama 30 hari SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah. Selain itu, kami juga mengusulkan kepala SPPG tersebut untuk dicopot dan digantikan," ujar Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana di Jakarta, Rabu.

Ketut menegaskan Kepala BGN Sudaryono juga telah berkomunikasi secara intensif dengan kepala daerah dan pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Hikam untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Dalam penanganan kasus itu, kata Ketut, kesembuhan para siswa menjadi hal yang diutamakan. Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan tindak lanjut terhadap SPPG yang mendapatkan sanksi atas kejadian keracunan MBG tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara