KPK Duga Eks Sekjen MPR Minta Fee 10 Persen Tiap Proyek

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dalam perkembangan terbaru, KPK menduga adanya praktik permintaan imbalan atau fee oleh mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma’ruf Cahyono, yang nilainya mencapai sekitar 10 persen dari setiap paket proyek pengadaan barang dan jasa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dugaan tersebut muncul dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi serta penelusuran dokumen proyek yang tengah didalami penyidik.

“Permintaan fee tersebut diduga mencapai sekitar 10 persen dari nilai paket pekerjaan,” ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Dalami Keterangan Pihak Swasta

Untuk memperkuat konstruksi perkara, KPK memeriksa seorang saksi dari pihak swasta berinisial ADZ pada 7 Juli 2026. Saksi diketahui berasal dari PT Lima Abadi Lestari, salah satu perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Menurut Budi, penyidik menggali keterangan terkait proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan tersebut, termasuk dugaan adanya permintaan fee oleh tersangka.

“Keterangan saksi didalami terkait paket pekerjaan yang dijalankan serta dugaan permintaan fee oleh tersangka dalam setiap proyek tersebut,” jelasnya.

KPK berharap keterangan dari pihak swasta dapat memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya, sekaligus memperjelas alur pemberian gratifikasi dalam perkara ini.

Kasus Berjalan Sejak 2025

Kasus ini sendiri telah bergulir sejak pertengahan 2025. KPK pertama kali mengumumkan penyidikan dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI pada 20 Juni 2025.

Tak lama berselang, tepatnya pada 23 Juni 2025, lembaga antirasuah mulai memanggil sejumlah saksi dan mengungkap bahwa telah ada satu tersangka dalam perkara tersebut.

Pada tahap awal penyidikan, KPK menyebut nilai gratifikasi yang diterima tersangka mencapai sekitar Rp17 miliar. Nilai tersebut diduga berasal dari berbagai paket proyek yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu.

Kemudian, pada 3 Juli 2025, KPK secara resmi mengumumkan bahwa tersangka dalam kasus tersebut adalah Ma’ruf Cahyono, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI.

Dugaan Pola Sistematis

KPK menduga praktik permintaan fee tidak terjadi secara sporadis, melainkan memiliki pola yang berulang dalam sejumlah proyek pengadaan. Skema ini diduga melibatkan pihak-pihak tertentu dari sektor swasta yang mengerjakan proyek pemerintah.

Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum terkait gratifikasi dan tindak pidana korupsi, terutama karena melibatkan penyelenggara negara dalam proses pengadaan.

Komitmen KPK Usut Tuntas

KPK menegaskan akan terus mendalami perkara ini dengan memeriksa berbagai pihak yang diduga mengetahui alur proyek maupun mekanisme pemberian fee.

Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam kasus ini, baik dari internal lembaga maupun pihak swasta.

Dengan pengembangan penyidikan yang terus berjalan, publik kini menantikan langkah lanjutan KPK dalam mengungkap secara terang praktik dugaan korupsi di lingkungan lembaga legislatif tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara