Waspada! Konflik Timur Tengah Berpotensi Jadi Alat Propaganda Ekstremis

Harianjogja.com, JAKARTA—Konflik geopolitik di luar negeri dapat menjadi celah bagi kelompok ekstremis untuk menyebarkan propaganda dan memengaruhi opini masyarakat Indonesia. Solidaritas terhadap isu kemanusiaan dan keagamaan berisiko dimanfaatkan untuk membangun narasi perpecahan hingga mendorong perubahan sistem kenegaraan.

Pengamat keamanan dan terorisme dari Kajian Terorisme Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (UI), Muhamad Syauqillah, Ph.D., mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang membawa konflik luar negeri ke dalam persoalan politik domestik.

Menurut dia, pola tersebut bukan hal baru. Isu geopolitik, terutama yang berkaitan dengan Timur Tengah, kerap dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memperkuat agenda ideologis sekaligus membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

“Propaganda seperti ini sebenarnya adalah template. Tawarannya selalu merespons seperti dinamika di Suriah atau saat fenomena Arab Spring, lalu diimpor dengan berbagai varian ideologi yang melatarbelakanginya,” ujar Syauqillah di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dia menilai kedekatan budaya dan hubungan keagamaan membuat isu Timur Tengah mudah menarik perhatian masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika kepedulian terhadap konflik kemanusiaan digunakan untuk menyebarkan pesan yang memicu polarisasi.

“Mereka memanfaatkan isu ini karena solidaritas, yang kemudian digunakan untuk mengapitalisasi gerakan dan mempropaganda masyarakat, dan hal ini menjadi tantangan dari tahun ke tahun bagi negara,” katanya.

Syauqillah menyoroti bagaimana isu konflik, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah dan perdebatan mengenai sekularisme di negara lain, dapat dipakai untuk membangun narasi yang tidak hanya membahas persoalan di negara asal, tetapi juga mempertanyakan legitimasi sistem politik Indonesia.

Karena itu, kepedulian terhadap situasi internasional perlu disertai kemampuan memilah informasi dan memahami konteks. Solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak konflik, menurut pandangan tersebut, tidak semestinya diarahkan menjadi pembenaran bagi kekerasan atau perpecahan di dalam negeri.

Komunikasi Pemerintah Dinilai Penting

Untuk mencegah penyebaran propaganda, Syauqillah menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dalam merespons dinamika geopolitik yang memicu keresahan masyarakat.

Dia mengemukakan tiga pendekatan yang dapat menjadi perhatian. Pertama, pemerintah perlu menyampaikan posisi Indonesia secara jelas terhadap berbagai perkembangan internasional. Penjelasan tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami sikap politik negara sekaligus konteks persoalan yang sedang terjadi.

Kedua, perhatian terhadap konflik luar negeri perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menguras energi publik dan mengaburkan persoalan yang perlu diselesaikan di dalam negeri.

Ketiga, komunikasi pemerintah harus disusun secara terarah dan mampu menjawab keresahan masyarakat. Penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami dinilai penting agar ruang informasi tidak didominasi narasi provokatif.

“Publik harus diberi pemahaman agar tidak terjebak mengimpor isu dari luar yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan gesekan sosial politik di Indonesia,” tegasnya.

Syauqillah juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan di tingkat masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan komunikasi yang tepat. Sentimen keagamaan dan isu geopolitik merupakan hal sensitif yang dapat dimanipulasi, terutama ketika bertemu dengan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut dia, ketidakpuasan publik perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik. Namun, kondisi tersebut tidak semestinya dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat pada tindakan yang mengancam persatuan.

“Kita harus menegaskan bahwa konflik di luar jangan sampai berimbas ke Indonesia,” ujarnya.

Kritik Politik Tetap Bisa Disampaikan Lewat Jalur Demokratis

Syauqillah mengimbau masyarakat tetap mengedepankan rasionalitas, persatuan, dan perdamaian ketika menyampaikan pandangan politik. Perbedaan pendapat maupun kekecewaan terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi perlu disalurkan tanpa kekerasan dan provokasi.

Dia menyebut masyarakat dapat menggunakan berbagai jalur demokratis untuk menyampaikan kritik, seperti melalui partai politik, DPR, maupun tulisan dan ruang diskusi publik.

Menurutnya, yang perlu diwaspadai adalah ketika ketidakpuasan diarahkan menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan, memecah belah masyarakat, atau mendorong penggantian sistem kenegaraan melalui cara-cara yang tidak demokratis.

“Tapi ketika Anda mengintrodusir kekerasan, ketidakdamaian, perpecahan, hingga wacana penggantian sistem dengan khilafah, itu yang tidak kita inginkan,” tandas Syauqillah.

Peringatan tersebut menempatkan literasi informasi dan komunikasi publik sebagai bagian penting dalam menghadapi propaganda ekstremis. Masyarakat tetap dapat mengikuti perkembangan internasional dan menyuarakan solidaritas kemanusiaan, sembari menjaga agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi permusuhan dan konflik di dalam negeri.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.