Ombudsman Ingatkan Polri Hormati HAM Saat Geledah Pesantren
Ombudsman RI meminta Polri mengevaluasi penggeledahan pesantren putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan HAM bagi santriwati.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. /Ist- Dok DPR RI
Harianjogja.com, JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun istana kepresidenan di Papua mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Sebab hal itu mencerminkan visi revolusi mental dan poros maritim.
"Papua sangat penting sekali ada kehadiran fisik. Jadi dengan dibukanya istana di Papua, itu kehadiran simbolik yang baik dan bagus sekali," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Dia mengatakan, usulan membangun istana presiden itu sudah dilontarkannya sejak lama, bahkan dirinya lebih setuju apabila ibu kota dipindahkan ke Papua.
Fahri menilai Indonesia harus memulai tradisi Asia-Pasifik, maritim itu basisnya Pasifik dan salah satu wilayah paling besar di Pasifik itu adalah Papua.
"Artinya pulau paling besar di Pasifik ini Papua selain Australia," ujarnya.
Dia menilai selain mendirikan istana kepresidenan di Papua, pemerintah harus menghidupkan kembali bandara di Biak dan melakukan pemekaran di wilayah Papua.
Fahri mengatakan, wilayah Papua terlalu besar sehingga perlu dilakukan pemekaran agar pengelolaan masyarakat lebih intensif sehingga paling tidak ada enam provinsi dan beberapa kabupaten/kota dihidupkan kembali.
"Kita jangan bicara jumlah penduduk ya, tapi kita bicara jumlah dan luas teritorinya. Kita sebagai bangsa wajib menjadikan pulau itu yang makmur dan pulau yang sejahtera," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Ombudsman RI meminta Polri mengevaluasi penggeledahan pesantren putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan HAM bagi santriwati.
Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah mengevaluasi aturan penyadapan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga personel Polri.
Pemda DIY mengusulkan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk penyesuaian tarif untuk mengoptimalkan PAD dan biaya layanan.
Simak informasi SIM Keliling Bantul November 2026, jadwal layanan di Manding, syarat perpanjangan, dan biaya SIM A serta SIM C.
Yusril menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kewenangan penyadapan lembaga negara setelah Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal.
Cek jadwal SIM Keliling dan layanan perpanjangan SIM Gunungkidul November 2026, termasuk lokasi, syarat dokumen, serta biaya SIM A dan C.