Toleransi di Jogja Membaik, tetapi Terancam Kelompok Eksklusif

Harianjogja.com, JOGJA—Kota Jogja tidak lagi berada di zona merah intoleransi. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dibereskan untuk semakin meningkatkan tasamuh di kota yang mengusung slogan city of tolerance ini.

Setara Institute, organisasi yang mengampanyekan keberagaman, merilis Indeks Kota Toleran 2018, Jumat (7/12). Hasilnya Singkawang, Salatiga, dan Pematang Siantar menjadi tiga kota paling memiliki tenggang rasa di Indonesia.

Dari skala skor 1—7, Singkawang mendapat angka 6,513, Salatiga 6,477 dan Pematang Siantar 6,280. Sementara, tiga kota dengan tingkat toleransi paling tipis adalah Jakarta (2,880), Banda Aceh (2,830), dan Tanjung Balai (2,817).

Kota Jogja yang tahun lalu berada zona merah intoleransi alias di 10 besar kota dengan toleransi terendah kini membaik. Direktur Setara Institite, Halili, mengatakan Kota Jogja kini berada di zona oranye.

“Jogja tidak ada di 10 besar kota dengan skor toleransi terendah karena dua hal. Pertama, tindakan pemerintah saat merespons kasus intoleransi. Kedua, toleransi di daerah lain memburuk,” ujar Halili kepada Harian Jogja, Jumat.

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial UNY ini, salah satu tindakan pemerintah yang paling penting adalah ketika Gubernur DIY Sri Sultan HB X menggalang semua kalangan untuk menyerukan toleransi selepas penyerangan Gereja St. Lidwina, Sleman, Februari 2018 lalu. Inisiatif ini sangat penting karena Jogja, sebagai wilayah yang kecil, dipengaruhi peristiwa di kabupaten lain di DIY.

Meski demikian, Jogja tak bisa cepat berbangga hati karena meningkatnya peringkat toleransi kota ini juga dipengaruhi merosotnya toleransi di tempat lain. Halili mencontohkan persekusi ibu rumah tangga di Tanjung Balai, Agustus lalu.

Berdasarkan penelitian Setara Institute, Tanjung Balai yang tahun lalu tidak berada di zona merah kini menempati posisi paling buncit dalam Indeks Kota Toleran.

“Dalam persekusi di Tanjung Balai, tindakan pemerintah setempat untuk menjaga toleransi sangat kurang,” ujar dia.

Dengan skor rata-rata, Kota Jogja masih punya banyak pekerjaan agar city of tolerance tidak hanya slogan. Kredit positif terhadap Kota Jogja adalah di level regulasi pemerintah. Menurut Halili, sejauh ini Pemerintah Kota Jogja tidak mengeluarkan peraturan yang merusak toleransi.

Namun, dalam tiga indikator lain: yakni regulasi sosial, tindakan pemerintah saat merespons peristiwa, serta demografi agama, Jogja memiliki sejumlah problem. Regulasi sosial belum sepenuhnya menyokong toleransi karena sikap menyalahkan korban belum hilang. Halili mencontohkan pembubaran bakti sosial oleh gereja di Bantul. Jogja ikut terpengaruh karena sikap beberapa tokoh di DIY justru cenderung menyudutkan pelaksana bakti sosial.

Ihwal tindakan pemerintah, Halili mengatakan kota-kota di Indonesia, tak terkecuali Jogja, perlu mencontoh sikap Pemetintah Kota Bekasi yang teguh enggan mencabut izin pendirian gereja meski ditekan sejumlah kelompok.

Bekasi menjadi satu-satunya kota penyangga Jakarta yang toleran dan berada di peringkat keenam (5,890). Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi secara tegas bisa mengatasi masalah tidak toleran. Rahmat juga dengan cepat bisa meredam konflik horizontal.

Kelompok Eksklusif

Masalah yang cukup mengkhawatirkan di Jogja adalah kerukunan sesama pemeluk agama. Menurut Halili, Jogja menyimpan bom waktu karena di wilayah sekitar muncul perumahan-perumahan eksklusif untuk kelompok tertentu.

Pola-pola pembangunan permukiman seperti ini akan mendorong perilaku tertutup dan menjaga jarak dengan kelompok lain.

“Memelihara kerukukan adalah bersikap terbuka tanpa meninggalkan identitas masing-masing kelompok. Semua harus saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak,” ujar dia.

Objek studi Setara Institute adalah 94 dari 98 kota di Indonesia dengan mengukur aspek kebebasan berkeyakinan, inklusi sosial, dan kesetaraan gender. Kota dipilih sebagai objek penelitian karena penduduknya heterogen, beda dengan kabupaten yang cenderung homogen. Namun, menurut Halili, corak di DKI Jakarta dan DIY berbeda dengan kota lain.

Setara Institute menggabungkan kota-kota di Jakarta dalam satu objek penelitian, yakni DKI Jakarta. Sebaliknya, untuk DIY, Setara Institute meneliti Kota Jogja dengan menggunakan variabel-variabel yang terjadi di wilayah sekitar, termasuk Bantul dan Sleman.

“Jogja sangat penting karena dihuni penduduk dari berbagai latar beragam yang beragam,” ucap dia.

Belum Ada Strategi

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Purwadi mengatakan Pemkot tak memiliki strategi khusus untuk mendorong tingkat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Program-program kemasyarakatan yang disusun Pemkot Jogja masih fokus pada memupuk kebersamaan, belum soal toleransi dan intoleransi.

Heroe menyebut program-program seperti Kampung Siaga Bencana, Kampung Ramah Anak, hingga Kampung Bebas Asap Rokok adalah upaya pemerintah dalam menciptakan kebersamaan. Masyarakat didorong untuk bersosialisasi dan terus berkegiatan bersama dalam lingkup yang lebih luas.

“Jika kebersamaan ini terus terpupuk maka tujuan akhirnya akan sampai pada masyarakat yang toleran. Tetapi ini tidak dalam koridor toleransi-intoleransi,” kata dia melalui ponsel, Jumat malam.

Heroe menganggap masyarakat Jogja pada dasarnya terbuka dan toleran. Dengan mendaku sebagai Kota Pelajar dan Kota Wisata misalnya, Kota Jogja punya penduduk yang sudah paham dan siap akan konsekuensi kedatangan masyarakat luar daerah yang datang ke Jogja.

Heroe juga mengkritik indikator intoleransi yang seringkali disematkan kepada Kota Jogja. Sebab seringkali intoleran yang berada di Sleman atau Kulonpogo, tetapi dipukul rata sebagai kejadian di kota.

“Hingga kini tidak ada kejadian intoleransi level serius di Kota Jogja, dengan karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai guyub rukun, Jogja tetap akan menjadi kota yang nyaman ditinggali dan dikunjungi.”

Contoh Toleransi

Dalam penelitiannya, Setara Instititute juga menguraikan indikator-indikator yang menjadikan sebuah kota dinilai punya toleransi tinggi.

Pematang Siantar berada di posisi tiga besar karena setiap pemeluk agama gotong royong membersihkan tempat ibadah. Konflik besar berkepanjangan juga tidak pernah ada di sana.

Salatiga menempati posisi kedua lantaran pemerintah setempat memiliki sistem deteksi dini apabila ada indikasi perpecahan antaragama. Adapun Singkawang adalah kota paling toleran karena tidak pernah diguncang konflik. Saat perang Sampit pecah, Singkawang menjadi tempat singgah korban pertikaian. Singkawang bahkan menerapkan toleransi sampai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk hukum lainnya.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan dalam kebinekaan Indonesia, toleransi sangat penting agar keragaman agama, bahasa, budaya, etnis, dan subsosial kultural tetap menjadi kekayaan bersama bangsa Indonesia.

“Kebinekaan itu menyatukan bukan menceraiberaikan. Perbedaan bukanlah dalih untuk  berkonflik,” kata dia saat rilis Indeks Kota Toleran 2018 di Jakarta.

Dalam menyusun peringkat, kerangka metodologis yang digunakan untuk penilaian adalah ada tidaknya pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok agama tertentu, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama, dan regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.

Hendardi berharap seluruh warga Indonesia mempunyai ketahanan menghadapi ancaman perpecahan yang menjadi ekses perebutan suara dalam pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengapresiasi penghargaan yang diselenggarakan Setara Institute.

“Karena dampaknya bagus,” kata dia.

Menurut Mendagri, masalah toleransi jadi hal yang penting karena Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa radikalisme dan terorisme.

“Tantangan bangsa ini bukan masalah sandang, papan, pangan. Itu selesai lah. Kuncinya adalah masalah radikalisme dan terorisme. Ini ancaman bangsa paling berat sekali.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News