Komisi VII DPR Tinjau PIK 2, Soroti Harga Mahal dan Dampak Lingkungan

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026), untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek pariwisata urban terpadu yang berskala besar tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menjelaskan bahwa meski PIK 2 berkembang sebagai destinasi pariwisata yang mengintegrasikan ekonomi kreatif dan UMKM, pengembangan kawasan besar ini tetap memerlukan pengawasan ketat dari legislatif.

“Kami hadir untuk menjalankan fungsi DPR RI dalam pengawasan pembangunan, khususnya proyek besar seperti PIK 2,” kata Evita saat membuka agenda kunjungan kerja spesifik di lokasi.

Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI tersebut melibatkan mitra komisi, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian UMKM. Seluruh anggota Komisi VII yang terdaftar hadir untuk melakukan dialog dengan Agung Sedayu Group selaku pengembang, sekaligus meninjau lapangan dan pantai di kawasan PIK 2.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mujakkir Zuhri, legislator dari Dapil Banten III, mengapresiasi upaya dan fasilitas PIK 2 dalam menumbuhkan ekonomi. Namun, ia menyoroti harga makanan yang tinggi dan kurang terjangkau bagi masyarakat lokal.

“Jangan sampai PIK 2 yang kini menjadi destinasi populer hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas,” ujar Mujakkir. Ia menekankan pembangunan pariwisata harus berkelanjutan, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan tidak menciptakan kesenjangan sosial yang ekstrem.

“Saya minta pemerintah daerah, termasuk Satpol PP, aktif mengawasi pengelolaan kawasan ini agar kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar tetap terjaga,” tambah Mujakkir.

Sementara itu, Direktur Utama Agung Sedayu Group, Nono Sampono, menyambut kunjungan DPR RI dan berharap kegiatan ini bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terukur, adil, dan relevan.

“Dengan arahan dari DPR, pengembangan PIK 2 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan sejalan dengan kebijakan pariwisata yang inklusif serta berkelanjutan,” kata Nono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara