KPK Sita Uang Rp4 Miliar dari Rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu
KPK menyita uang tunai lebih dari Rp4 miliar dari rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu dalam pengembangan kasus suap Bupati Rejang Lebong
Presiden Ameriksa Serikat (AS), Donald Trump. /Reuters-Jonathan Ernst
Harianjogja.com, JAKARTA— Jika terjadi penutupan pemerintahan (government shutdown) di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap "banyak orang."
Trump juga menyalahkan kubu Demokrat di Kongres AS atas kebuntuan negosiasi pendanaan saat ini. "Ya, Demokrat menginginkan shutdown pemerintahan. Jadi, jika Anda menyebabkan shutdown, Anda harus melakukan PHK. Jadi, kita akan mem-PHK banyak orang yang akan sangat terdampak, dan Demokrat, mereka (yang di-PHK) adalah dari Demokrat," ungkap Trump kepada awak media di Gedung Putih, Selasa (30/9/2025)
BACA JUGA: Trump Tuding Ada Sabotase di Markas PBB
Di lain pihak, pemimpin Senat AS dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan bahwa tanggung jawab shutdown ada di pundak Trump. "Itu merupakan penutupan pemerintahan yang dilakukan oleh Donald Trump. Dia yang bertanggung jawab atas hal tersebut," kata Schumer di platform X, seraya mengunggah ulang video Trump.
Trump pada hari yang sama juga menyalahkan Demokrat karena bersikeras memberikan layanan kesehatan gratis bagi imigran ilegal. Pesan yang sama digaungkan sebelumnya oleh Wakil Presiden JD Vance, Ketua DPR Mike Johnson, serta sejumlah anggota Partai Republik di Senat.
Dalam pidato di hadapan Senat AS sebelumnya, Schumer mengatakan bahwa terlalu banyak anggota Partai Republik yang berbohong mengenai sikap Partai Demokrat. "Undang-undang melarang imigran tanpa dokumen menerima pembayaran dari Medicare, Medicaid, atau ACA (Affordable Care Act). Tidak ada uang, bahkan sepeser pun, dari dana federal yang dialokasikan ke sana," kata Schumer.
Pemerintah federal akan mengalami shutdown pada Rabu (1/10) mulai 00.01 dini hari, kecuali jika Kongres menyetujui rancangan undang-undang (RUU) anggaran federal dalam beberapa jam ke depan.
Anggota Partai Republik, yang saat ini menguasai 53 kursi di Senat, membutuhkan setidaknya tujuh anggota dari Partai Demokrat di majelis tinggi AS itu untuk mendukung posisi Republik guna meloloskan RUU tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menyita uang tunai lebih dari Rp4 miliar dari rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu dalam pengembangan kasus suap Bupati Rejang Lebong
Sebanyak 656 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rangkaian Tipitaka Chanting dan Asalha Mahapuja 2570 BE/2026 di Candi Borobudur.
Prabowo meminta simulasi baru kenaikan harga minyak untuk menjaga APBN dan harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir 2026.
Sebanyak delapan SPPG di Gunungkidul belum beroperasi sehingga ribuan siswa masih menunggu penyaluran Program Makan Bergizi Gratis.
BRI Peduli menggelar kegiatan edukatif Hari Anak Nasional 2026 di enam sekolah penerima Program Ini Sekolahku.
Utang pemerintah melalui SBN mencapai Rp501,2 triliun hingga Juni 2026 atau 62,7% dari target APBN 2026.