Kronologi Demo Gen Z di Nepal: 19 Tewas, hingga PM Mundur

Harianjogja.com, JAKARTA—Aksi protes terhadap pemerintah di Nepal yang menyebabkan sejumlah orang tewas menjadi sorotan dunia pekan ini. Kerusuhan tersebut merupakan buntut dari aksi protes ribuan anak muda mayoritas Gen-Z karena pemerintah yang korup dan pemblokiran media sosial.

Sebanyak 19 orang tewas dan ratusan lainnya terluka karena respons aparat di Kathmandu yang represif terhadap aksi protes tersebut. Mereka menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa yang berusaha menerobos gedung parlemen.

Menurut seorang pejabat setempat, sebagian besar pengunjuk rasa adalah anak muda yang berhasil meruntuhkan barikade, masuk ke kompleks parlemen, lalu membakar sebuah ambulans dan melempari polisi antihuru-hara yang berjaga.

BACA JUGA: Dipecat Prabowo, Budi Arie Mengaku Tak Kaget

“Polisi menembak tanpa pandang bulu. Peluru nyasar itu hampir mengenai saya, tapi malah menembus tangan teman yang berdiri di belakang,” ungkap seorang demonstran seperti dilansir Reuters, Selasa (9/9/2025).

Pemicu kemarahan demonstran adalah keputusan pemerintah pekan lalu yang memblokir sejumlah platform media sosial, termasuk Facebook milik Meta. Kebijakan itu memicu gelombang penolakan, terutama dari generasi muda, di negara dengan 30 juta penduduk di mana 90 persen warganya sudah terhubung dengan internet.

Otoritas beralasan kebijakan itu ditujukan untuk menekan penyalahgunaan platform digital, termasuk penyebaran ujaran kebencian, kabar bohong, hingga tindak kejahatan siber.

Namun, di baliknya, generasi muda yang disebut sebagai “Gen Z protesters” menyuarakan kekecewaan lebih dalam, yakni kegagalan pemerintah memberantas korupsi dan menyediakan lapangan kerja yang memadai.

Bentrokan

Aksi yang dimulai di Kathmandu, didominasi pelajar berseragam sekolah dan mahasiswa, dengan cepat merembet ke berbagai kota lain. Polisi merespons dengan meriam air, pentungan, hingga peluru karet. Di ibu kota, sejumlah demonstran menerobos kompleks parlemen yang dijaga ketat, membakar sebuah ambulans, dan melempari aparat keamanan.

Para demonstran menegaskan aksi mereka damai dan tanpa senjata, tetapi menuduh aparat menembakkan peluru karet secara serampangan. Pemerintah pun memberlakukan jam malam tanpa batas untuk membendung kerusuhan ini.

PM Mengundurkan Diri

Akibat kerusuhan ini, Menteri Dalam Negeri Nepal mengundurkan diri pada Senin malam, menyatakan tanggung jawab moral atas eskalasi kekerasan. Perdana Menteri K.P. Sharma Oli kemudian menggelar rapat kabinet darurat. Di tengah tekanan publik, pemerintah mencabut larangan media sosial.

Langkah lain yang diumumkan adalah pemberian santunan bagi keluarga korban tewas, perawatan gratis bagi korban luka, serta pembentukan panel khusus untuk menyelidiki akar masalah, menghitung kerugian, dan merumuskan langkah pencegahan. Panel tersebut diberi tenggat waktu 15 hari untuk menyampaikan laporan.

Puncaknya, aksi yang berlanjut hingga Selasa (9/9/2025) akhirnya memaksa PM Oli mengundurkan diri dari jabatannya, menjerumuskan Nepal kembali ke pusaran ketidakpastian politik.

“Dengan mempertimbangkan situasi genting di negara ini, saya mengundurkan diri efektif hari ini demi membuka jalan bagi penyelesaian masalah serta solusi politik sesuai dengan konstitusi,” tulis Oli dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Ramchandra Paudel.

Kelompok protes menyerukan doa bersama pada Selasa untuk mengenang korban yang gugur sehari sebelumnya. Sebagai respons, pemerintah memberlakukan jam malam tanpa batas waktu di Kathmandu dan melarang semua bentuk aksi massa. Kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah distrik lain, termasuk Lalitpur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News