Advertisement
Mahkamah Konsitusi Diminta Jelaskan Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Antara - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Konstitusi perlu menjelaskan makna putusan soal pemisahan pemilu kepada pemerintah maupun DPR demi menjaga marwahnya sebagai lembaga yudikatif. Hal ini diutarakan Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo.
Menurut dia, harus ada solusi terbaik terhadap polemik Putusan MK Nomor Nomor 135/PUU-XXII/2024 karena keputusan tersebut dinilai menabrak dan melanggar norma Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.
Advertisement
"MK pun di satu sisi dijaga marwahnya. Kalau ada putusan tidak dijalankan kan kesannya nanti mendegradasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita saling menjaga," kata Rudianto di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.
Dia menilai bahwa putusan MK soal pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu lokal itu justru mengunci bagi pembuat undang-undang. Biasanya, kata dia, putusan MK masih membuka ruang bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan.
BACA JUGA: Dalam Tiga Bulan Ada Penambahan 77 Kasus HIV di Sleman, Terbanyak di Mlati dan Depok
Di sisi lain, dia menilai bahwa putusan MK itu tidak sejalan dengan putusan MK sebelumnya yang memerintahkan agar pemilu dilaksanakan secara serentak atau "lima kotak suara", yakni pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD kota/kabupaten, dan DPRD provinsi.
Walaupun urusan kepemiluan masuk ke dalam Komisi II DPR RI, dia mengatakan bahwa permasalahan hukum itu termasuk ke dalam tugas Komisi III DPR RI untuk dicermati.
"Itu menjadi domain kawan-kawan di Komisi II. Tapi kan Komisi III perlu ada pengayaan dalam hal perspektif teori-teori hukumnya seperti apa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Hingga Oktober 2025, Tujuh Warga Jepang Tewas Diserang Beruang
Markas OPM di Kampung Soanggama Papua Diambilalih TNI
Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
Advertisement
BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
Komisi VIII Desak Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren
13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Kementan Jamin Pasokan Ayam Ras Aman Nataru 2025/2026
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Korupsi EDC BRI Rp2,1 Triliun
Advertisement
Perangi Narkoba, Trump Ancam Serang Daratan Venezuela
Rutan Cipinang Gagalkan Penyusupan 785 Pil Inex
Target Pembangunan 43 Jembatan Gantung PU Selesai Akhir Tahun 2025
8 Poin Pertemuan Presiden Prabowo dengan Forbes
Gus Falah Sarankan Chairul Tanjung Minta Maaf ke PBNU
Advertisement
Prabowo Perintahkan TNI Kawal Kejaksaan Sita Lahan Sawit Ilegal
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- FKY 2025 Sleman Angkat Tema Adat Tradisi Adoh Ratu Cedhak Watu
- Ribuan Penari Tampil di Alun-alun Wates, Pecahkan Rekor MURI
- Gubernur Ahmad Luthfi Cek Pekerjaan Jalan Weleri-Patean Senilai Rp13 M
- Dampak Hujan Angin di Sleman, Pohon Tumbang Timpa Mobil
- Jateng Siap Pertahankan Level Atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Hasil Pertemuan Surya Paloh dengan Menhan Sjafrie, Dapat Vitamin
- 6 Cara Menghilangkan Sakit Gigi Berlubang tanpa Obat Kimia
Advertisement
Advertisement
