Advertisement
Wamen Akan Mitigasi Tindakan Ormas dan LSM Penghambat Investasi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Toduta Pasaribu tengah melakukan mitigasi terkait dengan aksi oknum ormas dan LSM yang disebut-sebut dapat menghambat investasi.
"Kami lagi mitigasi. Mungkin dalam waktu dekat akan ada langkah konkret," kata Toduta usai peresmian produksi pertama dua produk katalis PT Katalis Sinergi Indonesia, di Kawasan Industri Kujang Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu.
Advertisement
Ia menyampaikan bahwa pada dasarnya pemerintah menginginkan agar iklim investasi di Tanah Air tetap kondusif. Pemerintah juga tak mau investasi di Indonesia terbebani biaya tinggi akibat aksi premanisme.
"Jadi cost semacam itu seperti jatah preman dan lain-lain harus kita hilangkan, karena akan membebani investasi kita dan tentunya itu bisa menghambat," kata dia.
Toduta mengatakan, pihaknya juga intens berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, asosiasi pengelola, hingga melakukan mitigasi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
"Nanti kita lihat bagaimana bisa me-matching-kan kebutuhan lapangan kerja, mengakomodasi masyarakat sekitar, dan lain-lain," kata Toduta.
Sebelumnya, Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah)," katanya.
Dikatakan kalau ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi.
Menurut Sanny, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
"Yang mereka inginkan itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jembatan Konstruksi Jalan Tol di Korea Selatan Ambruk Menimpa 10 Pekerja, 4 Orang Meninggal Dunia
- Selesai Menjalani Hukuman di Malaysia, Ratusan WNI Dipulangkan
- Badan Gizi Nasional Butuh Tambahan Rp25 Triliun per Bulan untuk Percepatan MBG
- AHY Pimpin Lagi Partai Demokrat Periode 2025-2030
- Jepang Berkomitmen Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Indonesia
Advertisement

Kasus 2 PNS Berselingkuh dan Mesum di Toilet Pemkab Gunungkidul, Sanksi Menunggu Instruksi Bupati
Advertisement

Sempat Ditutup Akibat Cuaca Ekstrem, Ranu Regulo di Kawasan Bromo Tengger Semeru Dibuka Kembali
Advertisement
Berita Populer
- Hari Kelima Ikuti Retret, Ahmad Luthfi Tekankan Pentingnya Kebersamaan dalam Membangun Daerah
- Penyidik KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno
- Kasus Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD, Begini Penjelasan KPK
- Jembatan Konstruksi Jalan Tol di Korea Selatan Ambruk Menimpa 10 Pekerja, 4 Orang Meninggal Dunia
- Kasus Pertamax Oplosan, Ini Komentar Presiden Prabowo Subianto
- Wagub DKI Jakarta Rano Karno Pastikan Berangkat Malam Ini untuk Ikut Retreat di Magelang
- Ternyata Hitungan Kerugian Rp193 Triliun Korupsi Pertamina BBM Oplosan Hanya di 2023, Padahal Kasusnya Berjalan Sejak 2018
Advertisement
Advertisement