Prabowo Minta Revisi Desain IKN, Menteri PU: Tim Desain Akan Studi Banding ke Tiga Negara

Harianjogja.com, JAKARTA–Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan adanya revisi desain kompleks yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Terkait hal itu, Prabowo juga meminta tim desain untuk melakukan studi banding ke tiga negara.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan ada pertimbangan presiden untuk melakukan revisi desain tersebut. Menurut Dody, Prabowo menilai bahwa ketiga negara di Asia itu memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan Indonesia.

BACA JUGA: 

"Pada rapat terakhir dengan Pak Prabowo, meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India," kata Menteri Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

“Pada saat beliau ke sana, kantor-kantor yudikatif dan legislatifnya, menurut dia punya karakter yang mirip-mirip dengan di Indonesia. Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke presiden lagi,” ujar Dody.

Dody menambahkan, informasi lebih lanjut akan diberikan melalui Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Desain IKN. “Ketua tim desainnya Bu Wamen,” kata dia.

Adapun pembangunan dari gedung yudikatif dan legislatif ini nantinya akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN (OIKN), yang dinahkodai oleh Basuki Hadimuljono.

Pada Rabu (12/2), OIKN menerima tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun di tahun 2025, untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif dan sistem pendukungnya.

Basuki mengatakan, Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN adalah Rp6,395 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar Rp5,242 triliun.

“Di DIPA awal kami ada Rp6,3 triliun atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi Rp5,3 triliun. Nah itu bagian dari Rp48 triliun sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa kami butuhnya Rp14,4 dikurangi Rp6,3, sehingga kami akan mengusulkan Rp8,1 triliun,” kata Basuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara